Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menyebut Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.

Wahyu mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengalokasikan bantuan kepada pekerja atau buruh yang menerima gaji sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga plus 15 persen.

Penerima manfaat KPJ bisa menggunakan transportasi umum bus Transjakarta secara gratis hingga bisa membeli mendapatkan subsidi pembelian bahan pangan, serta anak-anaknya yang masih bersekolah berhak mendapatkan dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"Banyak benefit yang didapatkan dari Kartu Pekerja Jakarta. Kalau diuangkan bantuan ini tentu juga tidak sedikit nilainya," ujarnya, Rabu (11/12).

Terkait UMP DKI Jakarta tahun 2025, Wahyu menjelaskan, kenaikan sebesar 6,5 persen sudah mengacu pada beleid yang ada yakni, Permenaker Nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 dan PP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengupahan.

"UMP DKI Jakarta tahun depan Rp 5.396.761. Pemprov DKI telah menetapkan upah minimum tersebut tentu perlu diapresiasi, sehingga bisa menjadi acuan dalam penetapan upah di wilayah Jakarta," ujarnya, Rabu (11/12).

Wahyu berharap, kenaikan upah yang ditetapkan Pemprov tersebut diikuti oleh para pengusaha. Selain itu, para pekerja juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas kerjanya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD nantinya akan memonitor dan mengawasi implementasi kenaikan UMP tersebut.

"Tentu kenaikan UMP ini juga diperlukan sinergitas antara pengusaha dan pekerja dalam menjaga kesinambungan seluruh usaha yang ada," tandasnya.