Dewan Minta Dinas CKTRP Koordinasikan Percepatan Program PTSL

Kamis, 21 November 2024 Reporter: Dessy Suciati Editor: Toni Riyanto 968

Komisi D Dorong Pemprov Proaktif Bantu Selesaikan Masalah PTSL

(Foto: Dessy Suciati)

Legislator Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) untuk proaktif berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Integrasi data milik BPN,"

Pantas mengatakan, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar pengurusan surat kepemilikan tanah melalui program PTSL bisa dilakukan akselerasi.

"Kita hanya bisa mendorong Eksekutif agar juga proaktif mengingat BPN adalah instansi vertikal," ujarnya, saat pembahasan dan pendalaman Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11).

Pantas berharap, melalui langkah proaktif Pemprov DKI menjalin komunikasi dengan BPN, masyarakat bisa segera mendapatkan kepastian hak kepemilikan tanah.

"Saya juga mengusulkan agar ada integrasi data milik BPN dengan pendataan tanah yang dilakukan Dinas CKTRP karena memiliki kompetensi untuk melakukan pendataan tanah di Jakarta," terangnya.

Menurutnya, diperlukan adanya jaminan kepastian hukum terhadap para pejabat yang melaksanakan program PTSL. Sehingga, tidak ada pejabat yang takut akan menjadi korban kriminalisasi dalam melaksanakan kebijakan atau tugasnya.

"Tetapi perlu ada semacam jaminan-jaminan, katakanlah pada waktunya BPN mempergunakan pemetaan yang dimiliki oleh Dinas CKTRP, jangan ada risiko-risiko kriminalisasi. Harus ada semacam kepastian hukum," tegasnya.

Untuk itu, Pantas menginginkan, nantinya ada nota kesepahaman antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemprov DKI untuk menjamin kepastian hukum para pejabat yang melaksanakan percepatan kebijakan.

"Ada semacam garansi-garansi dalam rangka memberi percepatan layanan dan kepastian hukum terhadap tanah-tanah warga," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengaku akan berusaha membantu dan proaktif berkomunikasi dengan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan masalah PTSL.

"Itu kaitannya masalah dokumen di masyarakat yang sudah ditarik atau dikumpulkan. Supaya bisa mengamankan dokumen-dokumen itu," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Revitalisasi Medan Merdeka, Optimalkan Fungsi Kawasan dengan Konsep Ruang Terbuka Hijau dan Integras

Revitalisasi Medan Merdeka, Optimalkan Fungsi Kawasan dengan Konsep Ruang Terbuka Hijau dan Integrasi Transportasi

Senin, 20 Januari 2020 4103

Gelar AHJ 2024, Dorong Peran Humas Jaga Reputasi Jakarta sebagai Kota Global

Gelar AHJ 2024, Dorong Peran Humas Jaga Reputasi Jakarta sebagai Kota Global

Kamis, 21 November 2024 1298

Komisi B Apresiasi Program Pelatihan Kerja Disnakertransgi DKI

Ketua Komisi B Dukung Dinas Nakertransgi Perbanyak Pelatihan Kerja

Rabu, 20 November 2024 840

Lahan Aset Rumah Dinas Guru di Pulau Pramuka Dipasangi Patok

Lahan Aset Rumah Dinas Guru di Pulau Pramuka Dipasangi Patok

Rabu, 20 November 2024 1172

Sekretaris Komisi E Usulkan Kriteria Tambahan Penerima Bansos

Sekretaris Komisi E Usulkan Kriteria Tambahan Penerima Bansos

Rabu, 20 November 2024 999

BERITA POPULER
 1.000 Orang di Jakbar Ikuti CKG di Peringatan Hari Ibu

1.000 Warga Jakbar Ikuti CKG di Peringatan Hari Ibu

Kamis, 11 Desember 2025 6652

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1433

Pramono lantik anggota KPID DKI Jakarta

Lantik Tujuh Anggota KPID DKI, Pramono Tekankan Independensi

Rabu, 17 Desember 2025 875

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 683

Satu unit ekskavator melakukan pengerukan saluran penghubung Pulo di Jalan Raya Pasar Minggu

Pengerukan Saluran Phb Pulo Ditarget Kelar Sebulan

Minggu, 14 Desember 2025 1382

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks