Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi memimpin langsung Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan TNI-Polri di Hotel Grand Mercure, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11). 

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta serta perwakilan ASN, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari enam wilayah DKI Jakarta.

Pj Gubernur Teguh mengapresiasi Bawaslu DKI Jakarta yang telah melaksanakan kegiatan deklarasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat menguatkan sinergi bersama antara jajaran penyelenggara Pemilu, baik itu Bawaslu DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta, aparat keamanan, maupun pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka menjaga netralitas ASN DKI Jakarta.

“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah di depan mata. 27 November 2024 tinggal dua minggu lagi. Untuk menjaga netralitas ASN, tentu saja kita berharap nanti bisa mewujudkan Pilkada yang bermartabat dan berintegritas,” kata Pj Gubernur Teguh seperti dikutip dari Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Kamis (14/11)

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan Pilkada DKI Jakarta agar bisa berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas. Sejak awal, Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan Pilkada, seperti kewajiban hibah yang sudah dilaksanakan dengan lancar, menyiapkan penyimpanan logistik, berkoordinasi dengan Forkopimda DKI Jakarta dan membentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada untuk mendukung kelancaran Pilkada di DKI Jakarta.

Menurut Pj Gubernur Teguh, menjaga netralitas ASN menjadi salah satu tugas penting Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 64.135 orang ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta sebanyak 121.803 orang pegawai di lembaga kemasyarakatan, harus menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Kalau ada ASN maupun personel lembaga kemasyarakat yang terindikasi tidak netral, bahkan jika ada kebijakan Pemprov DKI yang tendensius tidak netral atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tolong laporkan dan beritahu kami,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran ASN dan menegakkan netralitas, Pj Gubernur Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, di antaranya sosialisasi dan bimbingan teknis, membuat surat edaran dan imbauan di berbagai platform media sosial, serta penandatanganan pakta integritas dan deklarasi netralitas ASN.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat dalam menegakkan netralitas ASN. Salah satunya, terkait kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) yang akan diadakan setelah Pilkada.

“Saya pastikan, saya akan membawa jajaran Pemprov DKI untuk netral. Kami siap untuk netral. Tidak ada hal-hal lain yang kami lakukan, kecuali ingin mendukung suksesnya Pilkada DKI Jakarta yang luber, jurdil, bermartabat, dan berintegritas. Sekali lagi, kami berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkup Pemprov DKI,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan, kegiatan hari ini untuk meneguhkan komitmen bersama antara Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, serta Kejaksaan. Sehingga, seluruh jajaran dapat menjaga Pilkada di DKI Jakarta terlaksana dengan bermartabat dan berintegritas.

“Penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, Polri, serta Kejaksaan hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari langkah-langkah kita untuk memastikan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tidak dicederai dengan ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, dan Kejaksaan,” ujarnya.