Komisi A DPRD Terima Audiensi Penyesuaian TPP PPPK DKI

Kamis, 14 November 2024 Reporter: Dessy Suciati Editor: Andry 2536

Komisi A DPRD Terima Audiensi Penyesuaian TPP PPPK Pemprov DKI

(Foto: Dessy Suciati)

Jajaran Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi terkait penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Pemprov DKI Jakarta.

"Yang kita lihat adalah kemampuan daerah,"

Audiensi dipimpin Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua didampingi Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono serta Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Turut hadir dalam audiensi ini anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Heri Kustanto dan Zahrina Nurbaiti.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, penyesuaian TPP PPPK perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Pertama yang kita lihat kemampuan daerah karena di dalam peraturan pemerintah pusat itu kan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau memang mampu ya kita harus didorong untuk peningkatan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/11).

Ia menyampaikan, DPRD ingin semua kepentingan masyarakat bisa terpenuhi. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa pengangkatan PPPK ini sebagai solusi atas penghapusan status honorer.

Untuk menyelesaikan aduan dari pegawai PPPK ini, Inggard mendorong Eksekutif untuk memberikan penjelasan mengenai alokasi besaran belanja pegawai di APBD 2025. 

"Berapa sih belanja pegawai yang patut dan wajar dan jumlah pegawainya sudah berapa banyak," kata dia. 

Selain itu, Inggard juga menyampaikan, kebutuhan Jakarta sebagai ibu kota negara masih banyak, di antaranya yakni untuk belanja barang modal, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.

"Jadi bukan hanya sekedar memenuhi satu pihak tapi di pihak yang lain tidak terpenuhi sehingga terjadi kegoncangan dalam peraturan perekonomian," ujar Inggard.

Koordinator PPPK Bidang Teknis, Mayril Mustofa menyampaikan, TPP untuk PPPK yang diterima tidak sesuai dengan regulasi. Karena itu, ia meminta adanya penyesuaian TPP dengan aturan yang berlaku. 

"Kalau di regulasi itu kan mulai dari UUD, PP, Perpres, Permendagrinya itu sudah berbunyi bahwa ASN adalah PPPK dan PNS. Berarti kan secara otomatis TTP-nya juga harus setara," tandasnya.

BERITA TERKAIT
 Komisi A DPRD DKI Ingin Galakkan Edukasi Penggunaan APAR

Komisi A DPRD Ingin Galakkan Edukasi Penggunaan APAR

Kamis, 14 November 2024 1502

Legislator DPRD DKI Ingatkan Masyarakat tak Salahgunakan Bansos

Legislator DPRD Ajak Warga tak Salah Gunakan Bansos

Rabu, 13 November 2024 1148

 Legislator Komisi B Usulkan PAM Jaya Perbanyak Water Purifier di Fasilitas Publik

Komisi B Usulkan PAM Jaya Perbanyak Water Purifier di Fasilitas Publik

Rabu, 13 November 2024 1366

Komisi B DPRD DKI Dorong Percepatan Pembangunan SPAM Buaran III

Komisi B DPRD Dorong Percepatan Pembangunan SPAM Buaran III

Rabu, 13 November 2024 1467

BERITA POPULER
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1479

Pramono lantik anggota KPID DKI Jakarta

Lantik Tujuh Anggota KPID DKI, Pramono Tekankan Independensi

Rabu, 17 Desember 2025 884

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 767

Satu unit ekskavator melakukan pengerukan saluran penghubung Pulo di Jalan Raya Pasar Minggu

Pengerukan Saluran Phb Pulo Ditarget Kelar Sebulan

Minggu, 14 Desember 2025 1428

Pramono membuka Musyawarah Nasional INTI di (INTI) di Aston Kemayoran City

Buka Munas INTI, Pramono Tegaskan Komitmennya Jadi Pemimpin Semua Golongan

Sabtu, 13 Desember 2025 1602

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks