Komisi Penanggulangan Aids Provinsi (KPAP) DKI Jakarta, Rabu (6/11), menggelar diskusi intervensi peran pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengeliminasi stigma dan diskriminasi HIV/AIDS di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jalan Percetakan Negara Raya, Jakarta Pusat. 

Kegiatan juga melibatkan unsur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Agung Nurbani menjelaskan, selama ini jajarannya telah berupaya melakukan penelusuran dan penanganan HIV/AIDS di lingkungan Rutan Salemba semaksimal mungkin. Mulai dari kedatangan tahanan baru sudah harus melakukan skrining awal dan tes HIV.

"Sedangkan bagi warga binaan pemasyarakatan lama yang diketahui positif, ada berbagai layanan seperti konseling HIV, terapi ARV dan konseling kepatuhan minum obat," katanya.

Selain melakukan berbagai layanan terapi dan konseling, ungkap Agung, secara rutin para warga binaan juga melakukan pemeriksaan sebelum keluar dari rutan. Diakuinya, selama ini tingkat kepatuhan WBP yang mengidap HIV masih rendah dan tidak lapor ke klinik sehingga pengobatan masih ada yang drop out.

Diakui Agung, agar bisa optimal memberikan layanan pihaknya masih kesulitan dalam melakukan pemeriksaan CD4. Hal itu lantaran hingga saat ini belum tersedia anggaran memadai untuk melakukan pemeriksaan CD4.

"Kesulitan kami termasuk ketersedianya konselor dengan latar belakang psikolog," tambahnya.

Plt Kepala Bidang Promosi dan Pencegahan KPAP DKI Jakarta, Taufik Alief Fuad mengatakan, diskusi ini sebagai upaya membangun kolaborasi penanganan HIV AIDS serta mengeliminasi stigma dan diskriminasi penderita.

Dari hasil paparan, Taufik mengapresiasi upaya penanganan HIV AIDS yang telah dilakukan pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Berdasarkan data tahun ini, tidak sampai terjadi penambahan kasus dan angka kematian akibat HIV AIDS di lingkungan Rutan Salemba.

Kemudian, penanganan dan relasi sosial yang terbangun di lingkungan Rutan Salemba juga tidak ada stigma serta diskriminasi. 

Hal ini menurutnya perlu menjadi contoh pembelajaran bagaimana pihak pengelola Rutan bisa mengedukasi dan menerapkan kebijakan tanpa diskriminasi.

"Kami sangat mengapresiasi. Bahkan kami tertarik untuk mempelajari bagaimana upaya yang telah dilakukan sehingga tidak ada penambahan kasus, angka kematian, stigma dan diskriminasi," ujarnya.

Taufik menambahkan, situasi yang perlu diperhatikan adalah setelah para warga binaan kembali ke masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dengan OPD terkait agar mereka tidak putus pengobatan dan bisa diterima dengan baik di lingkungan masyarakat umum.

"Seperti Satpol PP yang memiliki personel hingga tingkat kelurahan. Tadi dari unsur Satpol PP sudah nyatakan siap berkolaborasi mendukung," tandasnya.