Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menggelar pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/10).

Pj Gubernur Teguh mengaku siap bersinergi dengan jajaran Forkopimda untuk mengawal pelaksanaan program-program strategis Kota Jakarta ke depan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda DKI Jakarta yang hadir dalam pertemuan ini. Kami bersama Forkopimda siap mendukung, bersinergi dan berkoordinasi untuk mengawal dan menyukseskan semua program strategis dan urgen di Kota Jakarta. Kami juga akan terus menjaga tali silaturahmi dengan pertemuan reguler untuk membicarakan program-program tersebut agar dapat berjalan lebih baik dan bagus lagi,” ujar Pj Gubernur Teguh, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Ia memaparkan, sejumlah hal dibahas dalam pertemuan dengan Forkopimda ini, salah satunya adalah kontribusi dan peranan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyukseskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih pada 20 Oktober 2024. Selanjutnya, persiapan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 kepada masyarakat agar Pilkada di DKI Jakarta dapat berlangsung dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, bermartabat dan berintegritas.

“Masih ada kaitannya dengan Pilkada, kita juga bahas mengenai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ini harus kita jaga bersama dengan Forkopimda yang mempunyai peranannya masing-masing, termasuk juga dibahas munculnya potensi gangguan dalam pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Pj Gubernur Teguh menambahkan, Pemprov DKI Jakarta bersama Forkopimda sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan program-program strategis dari pemerintahan baru. Meski program tersebut akan berjalan efektif mulai 2025, ia mengharapkan Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi role model atau percontohan dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pertemuan juga membahas penanganan banjir, mitigasi gempa megathrust, serta stabilisasi harga bahan pangan pokok dan inflasi pada akhir tahun atau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, isu aglomerasi juga dibahas. Kendati sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sampai dengan saat ini Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara. Kemudian, pertemuan turut membahas upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tidak hanya berfokus dalam pengembangan infrastruktur, tetapi juga mengubah pola pikir dari birokrasi dan masyarakat.

“Mengingat begitu banyak program yang sangat urgen dan strategis, kami harus bergerak cepat. Karena itu, pascapelantikan tadi, kami langsung menggelar rapat dengan jajaran Perangkat Daerah dan pertemuan dengan Forkopimda DKI Jakarta. Karena, dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu dukungan dari berbagai pihak, salah satunya yang sangat penting peranannya adalah Forkopimda,” tandasnya.