Pemerintah Kota Jakarta Timur akan berupaya mendongkrak perolehan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) secara maksimal, hingga jelang akhir tahun nanti.

Hingga saat ini capaian PBB P2 Jaktim baru mencapai Rp 990 miliar atau sekitar 74,52 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,3 triliun.  

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar menegaskan, untuk menggenjot perolehan PBB P2 mulai Oktober nanti pihaknya akan monitoring dan evaluasi (Monev) setiap dua pekan sekali. Dia juga meminta lurah dan camat untuk turut serta melakukan penagihan dengan menggandeng pengurus RT/RW setempat.

"Monev perolehan PBB P2 harus dirubah menjadi per dua pekan dan saya akan pimpin langsung. Karena jatuh temponya pada November. Ini untuk mengetahui progresnya guna percepatan pencapaian perolehan target PBB P2," ujar Anwar, Senin (30/9).

Menurut Anwar, belum maksimalnya perolehan pajak disebabkan beberapa faktor,  di antaranya masih banyak perusahaan, termasuk BUMD yang belum membayar pajak. Karena itu, perlu dilakukan penagihan secara cepat.

Sementara, Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Suku Badan (Suban) Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur, Bernardo mengakui,  belum maksimalnya perolehan PBB P2 ini karena banyak wajib pajak yang belum patuh membayar tepat waktu. Karenanya, pihaknya akan melakukan penagihan secara persuasif maupun secara aktif.

"Kami imbau agar wajib pajak cepat membayar pajak. Untuk PBB P2 masih ada waktu penghapusan sanksi jika pembayarannya dilakukan sampai akhir November ini," ujarnya.

Pihaknya juga meminta bantuan pada kelurahan dan kecamatan untuk melakukan penagihan secara intens, minimal membantu melakukan sosialisasi pada warganya. Harapannya jika sosialisasi tersampaikan, maka penerimaan pajak bisa lebih maksimal hasilnya.

Dia menjabarkan, dari perolehan PBB P2  sebesar Rp 990 miliar saat ini, pendapatan tertinggi dari Kecamatan Pasar Rebo Rp 42,7 miliar, Matraman Rp 28,7 miliar, Makasar Rp 99,3 miliar. Kemudian Cakung Rp 325,3 miliar, Kramat Jati Rp 148,8 miliar, Duren Sawit Rp 66,2 miliar.

Selanjutnya yang capaiannya masih rendah Kecamatan Jatinegara Rp 73,6 miliar, Pulogadung Rp 114,1 miliar, Ciracas Rp 53,7 miliar dan Cipayung Rp 37,2 miliar.

Sementara, berdasarkan data di tingkat provinsi, capaian Jakarta Timur ini memang paling rendah dibanding wilayah lainnya. Di Jakarta Utara target Rp 2,4 triliun tercapai Rp 2,2 triliun atau 92,5 persen, Jakarta Barat Rp 1,5 triliun tercapai Rp1,3 triliun atau 88,2 persen, Jakarta Pusat dari target Rp 1,7 triliun tercapai Rp 1,53 triliun atau 85,5 persen dan Jakarta Selatan target Rp 3,4 triliun tercapai Rp 2,6 triliun atau 75,5 persen.