Mengantisipasi lahan parkir dikuasai organisasi kemasyarakatan (ormas), Pemprov DKI Jakarta berencana menambah 400 Terminal Parkir Elektronik (TPE) di ruas parkir on street.

Dikuasainya ratusan kantong parkir di ibu kota oleh bermacam-macam ormas mengakibatkan pendapatan parkir tidak pernah mencapai target sesuai yang ditetapkan Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jika beberapa lokasi parkir on street dikuasi oleh ormas. Untuk dapat mengambil alih lahan yang dikuasai oleh ormas maka akan dipasang alat TPE.

"Memang banyak dikuasai ormas. Makanya kita mau lelang 400 (TPE)," ujar Ahok di Balaikota, Senin (10/8).

Ahok sudah memprediksi dengan adanya pemasangan alat tersebut pasti ada benturan dengan ormas terkait. Untuk itulah pihaknya menggandeng kepolisian dan TNI untuk dapat menghindari benturan yang terjadi.

"Pasti ada benturan. Itu saya sudah ngasih peringatan waktu kemarin pembukaan KNPI. Kita pasti akan benturan. Makanya saya sudah minta Polri dan TNI untuk dukung," kata Ahok.

Selain menggandeng aparat keamanan, Ahok juga menawarkan gaji dua kali Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada juru parkir. "Yang di lapangan seneng. Yang enggak seneng kan bos-bosnya ini, yang enggak dapat setoran pasti enggak seneng," terangnya.

Akibatnya banyaknya lahan parkir dikuasai ormas, membuat target pendapatan parkir yang sudah ditetapkan di DKI tidak pernah tercapai. "Di Jalan Sabang, semalam cuma dapat Rp 500 ribu, pasangin TPE dapat Rp 10 juta sampai Rp 12 juta. Di Kelapa Gading (semalam) Rp 1 juta. Pasangin baru sebagian jalan sudah dapat Rp 50-an juta," paparnya.

Menurut Ahok, potensi pendapatan parkir di Jakarta bisa mencapai RP 1,8 triliun. Namun selama ini yang diterima hanya sebesar Rp 26 miliar. "Berarti ini ratusan miliar, bagi-bagi dong di oknum ormas dan oknum aparat yang main di lapangan. Makanya kita mesti lawan, pasti benturan," pungkasnya.