Penyelidikan kasus penyalahgunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) terus berlanjut. Hingga saat ini, 16 orang yang terdiri dari pihak sekolah dan wali murid pemegang KJP telah dipanggil dan diperiksa Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

‎Kepala Unit Pengelola Tekhnis (UPT) Pusat Perencanaan Pengendalian Pendataan Pendidikan Personal dan Operasional (P60) Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana, mengatakan, pemanggilan 16 orang tersebut untuk mengetahui modus penyalahgunaan dana KJP.

" Kita sudah panggil 16 orang. Kami mau tuntaskan dulu modusnya seperti apa. Kita hadirkan kepala sekolah dan orangtua terlebih dahulu ," katanya, Kamis (6/8).

Ia menjelaskan, dalam kasus ini, peran dari pihak sekolah sangat penting dalam menentukan siswa pemegang KJP yang berekonomi tak mampu. Mengingat, pihak sekolah berperan memasukan data entri sampai penandatanganan berkas persetujuan pemberian KJP‎ kepada siswa.

"Entry data KJP melalui kepala sekolah. Mereka penanggung jawab. Yang menandatangi semua juga kepala sekolah. Kami juga tanya ke orangtua murid, mereka pernah dikasih tahu pihak sekolah tidak mengenai penggunaan KJP," tuturnya.

Menurut Nahdiana, setelah memanggil orangtua dan kepala sekolah, pemanggilan selanjutnya akan dilakukan kepada para siswa yang terindikasi menyalahgunakan dana KJP. Para penerima KJP tersebut nantinya dimintai keterangan perihal penyimpangan dana bantuan pendidikan ini.

"Jadi memang perlu waktu. Artinya, sehari target kita panggil 10 orang. Kalau sudah, kita mau dengan siswanya," ucapnya.

Nahdiana juga membenarkan adanya laporan dana KJP yang disalahgunakan untuk membeli bensin dan emas‎. Dari penyelidikan sementara ini, para orangtua siswa pemegang KJP pada umumnya mengaku bersalah karena telah menggunakan dana di luar pendidikan.

"Iya, benar itu. Memang ada juga yang membeli emas lalu dijual lagi. Tapi katanya uangnya untuk beli seragam," tandasnya.