Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menggelar seleksi daerah Paralegal Justice Award tahun 2024, Rabu (24/4) pagi.

Puluhan lurah dari lima wilayah kota dan kabupaten yang mendaftarkan diri hari ini mengikuti tahapan wawancara bersama tim penilai dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Sigit Permana mengatakan, kegiatan Paralegal Justice Award Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diselenggarakan dalam rangka penilaian perangkat desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan dan prestasi.

"Ada dua kategori penilaian dalam pemberian anugerah ini yakni non Litigation Peace Maker (NLP) dan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ)," ujar Sigit Permana, Rabu (24/4).

Ia memaparkan, kategori Non Litigation Peace Maker diberikan kepada perangkat desa atau kelurahan yang memiliki gagasan, pemikiran atau ide serta strategi dalam pencegahan konflik.

"Sementara kategori Anubhawa Sasana Jagaddhita untuk menilai peran perangkat kelurahan sehingga menciptakan gagasan atau ide dalam hal pengembangan lapangan kerja, pariwisata dan investasi,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi para lurah se-DKI Jakarta yang telah antusias mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi daerah Paralegal Justice Award tahun 2024.

"Lurah yang mendaftar di kategori Non Litigation Peace Maker sebanyak 59 orang, 29 orang mendaftar untuk seleksi Anubhawa Sasana Jagaddhita dan 23 orang mendaftar di kedua kategori," ungkapnya.

Ia menjelaskan, seleksi Paralegal Justice Award tahun 2024 diawali proses administrasi yang digelar di tingkat kota dan kabupaten sejak tanggal 3 Maret hingga 4 April 2024.

"Hari ini, kami menggelar tahapan wawancara untuk menggali ide yang menjadi keunggulan peserta. Hasilnya akan di ranking dan lurah terbaik akan dikirim mewakili Provinsi DKI mengikuti seleksi Paralegal Justice Award tingkat nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, tim penilai seleksi daerah Paralegal Justice Award tahun 2024 berjumlah 20 orang terdiri dari Kanwil Hukum dan HAM, Biro Hukum dan Pemerintahan, Dinas PPKUKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan serta Dinas Nakertransgi.

"Selain melakukan wawancara, tim penilai juga akan turun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja dan warga dari lurah yang ikut serta dalam seleksi ini," tandasnya.