Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (Sudin KPKP) Kepulauan Seribu terus mengintensifkan pengawasan operasional kapal nelayan. Hasilnya, ditemukan lima kapal nelayan yang kedapatan melanggar peraturan.

Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Elis Rora mengatakan, pengawasan operasional kapal dilakukan terkait dokumen perizinan hingga alat tangkap yang digunakan.

"Kegiatan pengawasan ini rutin dilakukan di perairan Kepulauan Seribu," ujarnya, Jumat (5/4).

Elis merinci, sebanyak empat kapal nelayan dari wilayah Pakuhaji, Tangerang, Banten diketahui melanggar aturan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Cantrang), tidak melengkapi surat izin andon, dan dokumen sudah habis masa berlaku.

"Satu kapal lainnya melanggar aturan karena beroperasi terlalu dekat dengan lokasi penduduk di Pulau Tidung," terangnya.

Menurutnya, penindakan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

"Mereka kami bina agar tidak beroperasi dulu sebelum mengurus surat andon dan memperbarui dokumen terlebih dahulu. Apabila sudah memenuhi syarat, mereka bisa kembali melaut," bebernya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini bisa menjaga kelestarian ekosistem laut dan perikanan di wilayah perairan Kepulauan Seribu. Bahkan, para nelayan dapat meningkatkan kesadaran untuk menangkap ikan dengan alat ramah lingkungan serta selalu mematuhi peraturan penangkapan ikan dengan melengkapi dokumen kapal.

"Apabila mereka kedapatan kembali melanggar bisa dikenakan sanksi administratif pencabutan perizinan kapal hingga sanksi lanjutannya sesuai dengan Permen KP 18 Tahun 2021," tegasnya.

Sementara itu, Camat Kepulauan Seribu Selatan, Ismail menuturkan, akhir-akhir ini ada kapal penangkap ikan yang melanggar aturan dari luar wilayah Jakarta sering beroperasi di perairan Kepulauan Seribu Selatan.

"Saya mengapresiasi Sudin KPKP Kepulauan Seribu terus mengintensifkan pengawasan agar tidak ada lagi pelanggaran yang bisa membahayakan lingkungan maupun keselamatan nelayan itu sendiri," tandasnya.