Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kepulauan Seribu melakukan pendampingan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) di dua pulau resor.

Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, pendampingan ini memiliki tujuan yang sangat baik agar para pengusaha di pulau resor harus memiliki kelengkapan perizinan usaha. Sehingga, akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.    

"Harapannya tidak hanya di dua pulau ini saja, tetapi pendampingan pelayanan perizinan ini bisa dilakukan di semua pulau resor di Kepulauan Seribu secara bertahap," ujarnya, Jumat (2/2).

Kepala Unit Pengelola PM-PTSP Kepulauan Seribu, Erwin mengatakan, kegiatan pendampingan LKPM di pulau sanggraloka melibatkan petugas dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahan Kepulauan Seribu, serta Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

"Hari ini kita lakukan pendampingan di Pulau Macan, Kepulauan Seribu Utara dan Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu Selatan," bebernya.

Ia menambahkan, pendampingan yang dilakukan terkait pelayanan perizinan yang belum dilengkapi sekaligus mengecek fasilitas-fasilitas yang ada di dua pulau sanggraloka tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus untuk melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan surat rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Nomor: B-198/HN.02/9/2023.

"Layanan jemput bola LKPM ini diperuntukan bagi pelaku usaha yang mempunyai nilai investasi atau modal lebih dari Rp 5-10 miliar," terangnya.

Sementara itu, pengelola Pulau Macan, Deni Triadi menyambut baik pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Unit Pengelola PM-PTSP Kepulauan Seribu.

"Layanan ini dapat memudahkan pengelola pulau resort dalam mengurus maupun memperpanjang perizinan usaha.

Kami semakin termotivasi rutin melakukan pelaporan tiap tahunnya," tandasnya.