Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni melakukan pendalaman Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu.

Sylviana mengatakan, pembahasan bersama Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi beserta jajaran ini untuk mendapatkan penjelasan terkait dinamika pelaksanaan urusan pemerintahan dan kendala yang dialami selama satu dasawarsa berlakunya UU tersebut.

Kemudian, memperoleh masukan terkait isu strategis dalam rangka penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

"Kita lakukan kajian dan pendalaman bersama-sama. Semoga hasilnya dapat diperoleh masukan dan aspirasi yang strategis terkait dengan materi muatan revisi UU ini," ujarnya,Selasa (9/1).

Sylvi menjelaskan, pergeseran otonomi daerah saat ini mengarah kepada pengalihan sejumlah urusan pemerintahan yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota berpindah atau ditarik ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

"Contohnya, bidang perizinan, minerba, kehutanan, energi, sumber daya mineral hingga pendidikan menengah dan khusus," terangnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk menata kembali otonomi daerah adalah dengan melakukan revisi terhadap UU Pemda.

"UU Pemda ini memang telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi kali ini diharapkan dapat mendudukkan kembali marwah otonomi daerah, khususnya otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab," bebernya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi menyampaikan apresiasi kepada Sylviana Murni yang telah memberikan perhatian besar untuk kemajuan Kepulauan Seribu.

Ia berharap, melalui pembahasan  mendalam ini mendapatkan titik terang untuk Komite I dalam melakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU.

"Sudah menjadi tugas kami mendukung dan bermitra dengan DPD RI," tandasnya.