Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menghadiri acara Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Heru mendukung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar semakin mengoptimalkan digitalisasi penerapan pengadilan melalui e-court.

“Apresiasi saya atas terselenggaranya Laporan Tahunan Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajarannya. Laporan ini merefleksikan kembali kinerja penegakan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus menjadi momen evaluasi bersama,” kata Pj Gubernur Heru di Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

Pj Gubernur Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mendukung upaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melakukan inovasi sistem pengadilan modern melalui e-court.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, yang mengimbau semua jenis perkara dapat dilakukan secara e-court.

“E-court merupakan bentuk layanan pengadilan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara, pembayaran uang perkara, pemanggilan para pihak persidangan, dan persidangan yang dilakukan secara online,” ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, e-court menjadi langkah positif untuk mempermudah proses peradilan secara hemat biaya dan hemat waktu, serta bisa mengurangi jumlah orang yang berkunjung secara fisik ke kantor pengadilan tinggi.

“Saya berharap, e-court dapat disosialisasikan secara berkala di berbagai platform agar warga Jakarta lebih mengenal pembaruan sistem ini,” terang Pj Gubernur Heru.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Heru mewakili Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya atas kerja sama yang telah terjalin selama tahun 2023.

“Pertemuan ini juga menjadi salah satu momentum untuk memperkuat sinergi antara Forkopimda dengan penegak hukum di Provinsi DKI Jakarta demi menciptakan Jakarta yang aman, damai, dan sejahtera,” tegasnya.