23 peserta perwakilan dari Kepulauan Seribu dan Banten diberikan bimbingan teknis (bimtek) pelayanan publik dalam sektor pariwisata ekonomi kreatif (ekraf) dan lingkungan hidup di Ruang Pola Taman Nasional Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara.

Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, kegiatan bimtek ini digagas Ombudsman RI sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem di laut atau pesisir dan mengembangkan ekowisata dan kesejahteraan masyarakat

"Kegiatan ini sangat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya yang berada disekitar perairan Kepulauan Seribu," ujarnya, Jumat (20/10).

Menurut Fadjar, sektor pariwisata sangat erat hubungannya dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, dengan berkembangnya UMKM akan memberi nilai tambah dan berdampak pada perekonomian Kepulauan Seribu.

"Sebelumnya masyarakat Kepulauan Seribu berprofesi sebagai nelayan tangkap, lalu beralih menjadi nelayan budidaya dan sektor pariwisata. Artinya masyarakat sudah mulai berubah dan mandiri," katanya.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjelaskan, tujuan dari kegiatan bimtek ini untuk melakukan peninjauan lapangan di area vegetasi hutan mangrove dan laut sebagai objek sektor kelautan perikanan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Pemateri dalam kegiatan bimtek diisi dua narasumber dari Polisi Kehutanan Penyelia Taman Nasional Kepulauan Seribu, Agus Setiawan dan Kepala Seksi Industri Pariwisata Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Dedi Rustam.

"Semoga kegiatan ini dapat memberikan masukan bagi pengelola untuk dijadikan acuan sebagai proses pengembangan ekowisata bahari dan juga memberikan manfaat," jelasnya.

Hery menambahkan, dalam mewujudkan pariwisata bahari, peran seluruh pemangku kebijakan sangat penting. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut serta menjaga, merasa memiliki dan ikut menyukseskan penerapan bisnis pariwisata.

"Tanpa dukungan dari masyarakat lokal, maka akan mengalami banyak gangguan dalam pelaksanaannya," tandasnya.