Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022.

Penghargaan ini diperoleh atas keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga laju inflasi Ibu Kota pada tahun 2022.

Piala penghargaan TPID Award tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/8).

Pj Gubernur Heru mengatakan, penghargaan ini dapat diraih karena sinergitas dan kerja sama yang baik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan, yaitu Perumda Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya, dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta serta stakeholder lainnya.

"Penghargaan ini dapat diraih karena sinergitas dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, BI dan BUMD DKI dalam melakukan reaktivasi program pangan bersubsidi. Tentunya, kami harus tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini sehingga bisa menghasilkan kebijakan untuk ketahanan pangan yang dapat mengendalikan inflasi," kata Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, ke depannya, lanjut Pj Gubernur Heru, Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan Bulog terkait sinkronisasi data untuk pengendalian ketahanan pangan nasional.

"Contoh, terhadap beras, Kamis lalu, kami berkoordinasi dengan Bulog. Kemudian terkait informasi pangan, bila ada daerah produksi yang memiliki kelebihan stok pangan, maka kami akan membelinya untuk dibawa ke Jakarta dan kami akan melakukan operasi pasar," ujar Pj Gubernur Heru.

Menurut Pj Gubernur Heru, tantangan dalam pengendalian inflasi ke depan adalah adanya angin El Nino yang mengakibatkan musim kemarau cukup panjang. Kendala lainnya adalah masih terjadinya perlambatan ekonomi.

Menghadapi kendala tersebut, Pemprov DKI melakukan antisipasi dengan memperkuat jaring pengaman sosial melalui alokasi anggaran jaring pengaman sosial dalam APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.

"Tadi Presiden Jokowi juga menyampaikan, terhadap masyarakat terprogram, akan diberikan 10 kg beras selama tiga bulan. Untuk distribusi bantuan beras ini, Pemerintah Pusat sangat membutuhkan data. Saat ini, Pemprov DKI sedang mengolah data tersebut, sehingga masyarakat yang mendapatkan memang tepat sasaran. DKI Jakarta akan menyuplai data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," tegas Pj Gubernur Heru.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada TPID di seluruh wilayah Indonesia yang telah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta gubernur, bupati, wali kota yang bersama-sama bekerja, sehingga inflasi nasional dapat terkendali. Kita tahu sangat terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik," ujar Presiden Jokowi.