Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Uni Eropa (EU) dan Global Covenant of Mayors for Climate Change and Energy (GCoM) menggelar acara lokakarya di Hotel Ayana Midplaza Jakarta Jalan Jenderal Sudirman, Karet Tengsin, Tanah Abang.

Kegiatan bertajuk 'Moving Towards Implementation: Alternative Opportunities for City-Level Climate Action' tersebut dihadiri 23 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia yang tergabung dalam platform GCom.

Di antaranya Jakarta, Manado, Ambon, Balik Papan, Banda Aceh, Jayapura, Denpasar, Bontang, Probolinggo, Salatiga, Sawahlunto, Sukabumi dan Tanggerang.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah (KSD) DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara mengatakan, melalui lokakarya ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengatasi perubahan iklim. Salah satunya melalui rangkaian Ketetuaan ASEAN dalam kegiatan Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors forum.

“Di sana banyak berdiskusi masalah urban atau perkotaan yang secara internasional perlu dibumikan di kota-kota,” katanya, Rabu (30/8).

Menurut Dewi, tema yang diangkat kali ini menjadi penting dan selaras dengan upaya Jakarta melawan dampak perubahan iklim semenjak bergabung dengan platform GCom pada 2015.  

“Pada 2021, kita telah mengeluarkan Pergub

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang Berketahanan Iklim," katanya.

Ia menerangkan, dalam pergub tersebut telah diatur upaya-upaya mengurangi emisi karbon dengan membangun transportasi publik yang terintegrasi.

“Saat ini berbagai pihak sudah bekerja sama dalam mitigasi perubahan iklim di bidang transportasi yang melibatkan organisasi nasional dan pembiayaan multilateral development bank," tuturnya.

Menurut Dewi, kerja sama tersebut penting dilakukan mendukung penurunan gas rumah kaca yang mana Jakarta mempunyai target ambisius 30 persen di 2030 dan zero emition di 2050.

“Dalam lokakarya ini ada dua item terkait inovasi aksi iklim dan pendanaan alternatif. Aksi iklim ini menjadi topik yang dikupas. Ini menjadi relevan bagi kita yang memiliki waktu kurang dari tiga dekade untuk mencapai zero emition,” terangnya.

Dewi pun mengajak pemerintah daerah lainnya bersama-sama melaksanakan aksi kolektif untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Jakarta juga telah berkomitmen berkontribusi terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) yang mencangkup penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Ke depan kita akan fokus terhadap lima hal.  Pertama efisiensi energi. Kedua energi baru terbarukan. Ketiga penggantian bahan bakar yang ramah lingkungan. Keempat peralihan menuju dominasi penggunaan transportasi publik dan kelima penyetaraan pejalan kaki dan pesepeda,” paparnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menambahkan, faktor penyebab polusi karena perubahan iklim. Karena itu, aksi mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi fokus utama.

“Dari ini kami merumuskan aksi bagaimana kita lebih mendominasi transportasi publik dan sejalan dengan upaya mengurangi polusi. Lebih memprioritaskan pejalan kaki dan penggunaan alat transportasi hemat energi dan ramah lingkungan,” ucapnya.

Asep melanjutkan, aksi lainnya dengan melakukan mitigasi energi pembakaran dari pembangkit listrik tanpa menggunakan batu bara, penggunaan energi dari sektor transportasi, bangunan dan juga lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Semoga upaya ini dapat mengurangi dampaknya,” tandasnya.