Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, mensosialisasikan rencana pembangunan rumah susun di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara. Sosialisasi mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) ini diikuti 100 peserta perwakilan warga, pengurus RT dan RW,  Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), FKDM, tokoh nasyarakat, hingga kader PKK.

Lurah Pulau Panggang, Muhammad Fakih Burhanudin mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk menyampaikan penjelasan dan mendapatkan masukan serta saran mengenai rencana pengembangan proyek.  

"Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna menangani kawasan pemukiman padat," tuturnya, Rabu (30/8).

Menurut Fakih, rumah susun ini memiliki banyak keunggulan bagi masyarakat, selain dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni, masyarakat juga mendapatkan legalitas hukum lengkap dengan lokasi strategis dengan harga murah.

"Kami optimis, pembangunan rusun ini dapat meningkatkan perekonomian, sehingga taraf kehidupan masyarakat lebih baik. Kami undang mereka, sebab Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa melibatkan partisipasi warganya," kata Fakih.

Ketua RW 03 Pulau Panggang, Jarwanto menambahkan, sosialisasi dan konsultasi publik ini sangat penting untuk  kepada warga. Apalagi, pembangunan rusun ini merupakan usulan dari warga karena kondisi pemukiman di Pulau Panggang semakin padat.

"Warga, berharap pembangunan benar direalisasikan dan bisa segera menempati," ungkapnya.

Rara Restra Mutiara, Manager Teknis dan Manajemen Lingkungan PT Bina Lingkungan Lestari yang ditunjuk Dinas PRKP DKI sebagai konsultan proyek,   menjelaskan bahwa rumah susun di Kelurahan Pulau Panggang ini akan dibangun pada laham seluas kurang lebih 8064 meter persegi, yang terdiri dari empat lantai dengan kapasitas 216 unit kamar.

"Kami memberikan pemahaman kepada warga sekitar lokasi yang terkena dampak dari pembangunan, supaya nanti proyek ini dapat berjalan lancar," tandasnya.