Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) segera melakukan pendataan dan memfasilitasi pemindahan warga dari kolong tol ke Rusunawa.

Menurutnya, legislatif dan eksekutif memiliki tanggung jawab bersama untuk penyediaan sarana hunian layak bagi warga.

"Warga perlu mendapatkan perhatian untuk bisa menempati hunian layak. Warga yang tinggal di kolong tol prioritas direlokasi ke rumah susun sewa milik Pemprov DKI Jakarta," ujarnya, Selasa (11/7).

Saat rapat kerja bersama jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Ida meminta agar warga yang tinggal di kolong tol segera direlokasi ke rusunawa.

Dikatakan Ida, Pemprov DKI Jakarta juga harus bersinergi dengan pengelola jalan berbayar untuk memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di kolong jalan tol setelah dilakukan relokasi warga ke rusunawa.

"Perlu kerja sama dengan semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi warga yang kembali tinggal di kolong jalan tol," tuturnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini juga tidak merekomendasikan usulan pembelian aset lahan untuk pembangunan fasilitas rusun baru di Jakarta.

"Tapi, kami mengusulkan agar pembangunan rusunawa baru memakai sejumlah aset lahan yang sudah milik Pemprov DKI, namun hingga saat ini tidak dimanfaatkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum menambahkan, rencananya akan ada 52 unit yang disediakan untuk menampung warga penghuni kolong Jalan Tol Angke, Jakarta Barat.

"Pemkot Jakarta Barat sudah berkoordinasi ke kami untuk menyediakan 52 unit rusun. Mereka akan ditempatkan di sejumlah rusunawa yang berada di Penjaringan Jakarta Utara dan Rusunawa Tipar Cakung Jakarta Timur," tandasnya.