Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung dan mengentaskan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi binaan Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, produk UMKM binaan dapat semakin dikenal oleh masyarakat dan dapat mengembangkan usaha mereka.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Heru saat membuka secara resmi Bazar Pengembangan Kewirausahaan bagi Kader  Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/8).

“Saya minta semuanya, termasuk Dinas UMKM, Biro Umum, Dinas KPKP DKI, dan OPD lainnya, untuk mendukung pengentasan Jakpreneur. Dinas UMKM sendiri memiliki anggaran untuk pembinaan UMKM setiap tahunnya. Selain itu, juga bersinergi dengan sponsor,” kata Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh UMKM binaan PKK tingkat Provinsi DKI Jakarta. Untuk memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM binaan dapat mempromosikan produknya, Pj Gubernur Heru mengarahkan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta sebagai penyelenggara bazar, agar bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) dan Biro Umum Setda DKI Jakarta, sehingga dapat menampung lebih banyak UMKM binaan.

Dalam kegiatan bazar yang berlangsung selama tiga hari, yakni 29-31 Agustus 2023, sebanyak 56 UMKM binaan sudah membuka booth di aula Blok G Balai Kota Jakarta. Jumlah tersebut akan bertambah pada hari kedua dan ketiga penyelenggaraan bazar.

“Selain di Aula Blok G, kita bisa membuka tempat juga di halaman Balai Kota. Sehingga, semakin banyak UMKM binaan yang terfasilitasi untuk mempromosikan produknya,” ujar Pj Gubernur Heru.

Pj Gubernur Heru mengungkapkan, dirinya kini juga menjadi bapak angkat untuk mengentaskan UMKM di DKI Jakarta. Ia tengah membina kaum ibu di kawasan Kamal, dekat Rumah Susun Tzu Chi Muara Angke, Jakarta Utara. Para ibu ini dibina untuk membuat produk bawang goreng. Selain itu, ia juga membina penjualan produk makanan melalui food truck. Nantinya, food truck tersebut bisa diisi dengan kemasan produk dari UMKM binaan DKI Jakarta.

“Kalau di PKK, kader diwajibkan jadi ibu angkat stunting. Saya juga jadi bapak angkat dalam UMKM. Saya ingin menunjukkan bahwa tanpa biaya APBD, pembinaan terhadap mereka ternyata bisa berjalan. Ini baru bisa mengentaskan, saya beri contoh untuk itu,” terang Pj Gubernur Heru.

Menurut Pj Gubernur Heru, UMKM juga harus diberikan kesempatan luas untuk memasarkan produknya kepada publik. Dalam hal ini, Dinas PPAPP diimbau bersinergi dengan Dinas PPKUKM agar UMKM binaan PKK yang ada di setiap RW di seluruh wilayah DKI Jakarta dapat mengikuti pameran secara bergantian.

Pj Gubernur Heru juga mengusulkan, UMKM binaan tersebut bisa memasarkan produknya di kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di lima kota administratif, bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk menentukan titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk UMKM. Kemudian, ia akan meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengaktifkan taman-taman di Jakarta, seperti rumah kaca di Taman Menteng, untuk digunakan sebagai lokasi berjualan bagi UMKM binaan secara bergantian.

“Jadi, pengentasan UMKM dilakukan melalui pembinaan dengan memberikan mereka kesempatan serta tempat untuk mempromosikan dan menjual produk-produk mereka,” tegas Pj Gubernur Heru.