Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi akan mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) di akhir Agustus 2023 dengan agenda pemilihan Ketua Umum periode 2023-2028.

Steering Committe Mubes Bamus Betawi, Tahyudin Aditya menjelaskan, untuk persyaratan calon Ketua Umum di antaranya, menyatakan kesedian sebagai Ketua Umum Bamus Betawi, menandatangani pakta integritas, serta didukung minimal 30 persen organisasi di bawah Bamus Betawi.

"Syarat dukungan minimal 30 persen ini akan menunjukkan kalau kandidat itu memiliki legitimasi kuat sebagai Ketua Umum Bamus Betawi. Pendaftaran dibuka hari ini hingga satu pekan mendatang," ujarnya, di Kantor Sekretariat Bamus Betawi, Taman Benyamin Suaeb, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (21/8).

Ia berharap, pembukaan Mubes Bamus Betawi ini nantinya dapat dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Bamus Betawi menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta. Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam Perda 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi," terangnya.

Sementara itu, Ketua Organizing Committe, Munir Arsyad menambahkan, Mubes akan dilaksanakan dengan demokratis dengan mengedepankan nilai-nilai keguyuban.

"Bamus Betawi ini punya kite, dari kite dan untuk kite. Untuk itu, kita ingin pelaksanaan Mubes bebas dari hal-hal yang bersifat transaksional," ungkapnya.

Munir menjelaskan, persyaratan-persyaratan calon Ketua Umum Bamus Betawi diperlukan agar pelaksanaan Mubes mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Kita ingin ada guidance calon-calon Ketua Umum Bamus Betawi. Kita ingin nantinya terpilih sosok terbaik yang punya kepedulian besar kepada kaum Betawi," bebernya.

Menurutnya, Bamus Betawi akan tetap mendukung Wali Amanah Majelis Kaum Betawi (MKB) sebagai lembaga adat Betawi.

"Bamus Betawi yang menaungi 98 organisasi ke-Betawian memiliki peran dalam mendorong terbentuknya MKB. Untuk itu, kami sangat menghormati MKB sebagai lembaga adat yang menjadi kapal induk," tandasnya.