Koordinatoriat Wartawan Balai Kota - DPRD DKI Jakarta (Balkoters) menggelar diskusi bertajuk, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendongkrak perekonomian Jakarta, Senin (14/8) sore.

Diskusi ini menghadirkan narasumber Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail; Direktur Utama (Dirut) PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo; pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah dan Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta, Thomas.

Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo mengatakan, pihaknya berkomitmen menyediakan pangan terjangkau, namun berkualitas premium. Tak hanya itu, pihaknya juga berperan menjaga ketahanan pangan melalui program pangan murah bersubsidi untuk 1,028 juta warga kurang mampu di Jakarta dalam rangka pengendalian angka inflasi.

Menurutnya, program pangan murah bersubsidi di Jakarta telah berlangsung sejak 2015 dan telah berhasil menjaga angka inflasi menjadi terkontrol dan relatif di bawah nasional.

"Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari angka inflasi. Secara tidak langsung, PT Food Station bertugas mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat lebih baik sehingga mampu membeli produk lain," ujar Pamrihadi Wiraryo.

PT Food Station Tjipinang Jaya, lanjut Pamrihadi, juga terus menambah ketersediaan cadangan pangan melalui peningkatan luas lahan kontrak farming yang saat ini telah mencapai sekitar 8.160 hektare.

"Kami menargetkan kontrak farming tahun 2023 mencapai 10 ribu hektare lahan pertanian yang dikelola oleh Food Station untuk memenuhi pasokan pangan bagi warga Jakarta," ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menilai pentingnya sinergi antar BUMD demi mendongkrak perekonomian Jakarta. Pemprov DKI memiliki dua sayap dalam melayani warga yakni organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD yang bergerak secara korporasi.

"Sektor pangan,  leading sector -nya di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan didukung tiga BUMD yaitu Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya dan Pasar Jaya,” paparmya.

Ia menuturkan, sinergi antar perseroan menjadi kebutuhan yang mutlak. Menurutnya, ada delapan dampak positif dari sinergi BUMD bagi perekonomian Jakarta. Pertama, peningkatan pendapatan daerah dan kedua, pengembangan infrastruktur.

Ketiga, terciptanya lapangan kerja, keempat peningkatan daya saing daerah, kelima pengembangan industri lokal, keenam investasi dalam inovasi dan teknologi, ketujuh diversifikasi ekonomi dan kedelapan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk sinergitas ini catatannya BUMD harus didukung oleh manajemen yang baik, transparan, akuntabel serta fokus pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan, bukan parsial,” tuturnya.

Ia menambahkan, meski kepala daerah berbeda-beda, hendaknya pembangunan di Jakarta harus tetap berkelanjutan demi kepentingan masyarakat. Apalagi sampai tahun 2026 mendatang, kepala daerah sebelumnya pada 2022 telah membuat Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026.

“Ini menandakan bahwa tidak boleh lepas dari tema pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Balkoters, Sammy Edward Wattimena berharap, dari diskusi ini bisa diketahui pencapaian dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi peran BP BUMD dalam meningkatkan perekonomian.

"Tugas kami juga tentunya sebagai insan media yang bertugas di Balaikota dan DPRD untuk bisa menyebarluaskan informasi yang mengemuka dalam diskusi ini kepada masyarakat luas," tandasnya.