Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menyelesaikan evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI.

Evaluasi tersebut secara rutin dilakukan setiap tiga bulan di Kantor Itjen Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Heru memaparkan capaian kinerja tiga bulan terakhir, khususnya pada aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemaparan tersebut lantas diperdalam dengan pengajuan pertanyaan oleh tim penilai (evaluator) Itjen Kemendagri untuk mendapatkan masukan yang membangun.

"Kami diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan. Jadi satu evaluator memberikan dua pertanyaan. Tadi ada 11 evaluator, berarti ada sekitar 22 pertanyaan yang ditanyakan," ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Kamis (10/8).

Capaian kinerja yang dipaparkan dalam rapat evaluasi, lanjut Pj Gubernur Heru, di antaranya terkait pengentasan stunting, kemiskinan, penanganan banjir, penertiban kabel, hingga pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Jakarta.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tim penilai Itjen Kemendagri memberikan masukan dan saran untuk peningkatan kinerja.

"Tim penilai ada yang memberikan saran. Saran tersebut kami terima, termasuk juga tadi terkait dengan penanganan banjir, supaya jangan lupa mengeruk kali yang kecil-kecil di utara. Kemudian RDF yang lagi ramai-ramainya. Saran-saran tim penilai bagus-bagus semua," terang Pj. Gubernur Heru.

Terkait penerapan RDF untuk pengurangan sampah, Pj. Gubernur Heru mengungkapkan, Itjen Kemendagri mempercayakan kepada Pemprov DKI.

"Mereka mengikuti kebijakan Pemprov DKI. Kebijakannya diserahkan kepada Pemprov DKI karena Pemprov DKI yang tahu, seperti negara Singapura juga sudah lebih dulu membangun RDF," jelas Pj Gubernur Heru.