Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk transparan mengenai prosedur audit anggaran di pemerintah daerah. Prosedural yang digunakan selama ini dinilai tidak sama untuk setiap daerah.

"Saya bukan menyangkal, saya bukan protes tapi ini ada permainan. Seolah-olah saya tidak mau mengakui ada permainan di Pemprov DKI Jakarta, tidak bisa menerima kalau DKI dapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Yang saya tuntut itu standar BPK kenapa ngaco ," kata Basuki di Balaikota, Senin (13/7).

Basuki mengaku tidak masalah dengan rumitnya BPK mengaudit anggaran Pemprov DKI. Namun proses tersebut harus sama untuk setiap daerah. "Nanti BPK paling rumit dan mengada-ada cuma di DKI," ujarnya.

Tetapi jika memang hanya di DKI yang prosedurnya rumit bisa menjadi acuan untuk daerah lainnya. "Kenapa saya ingin seperti itu, saya akan gunakan standar di DKI untuk seluruh Indonesia. Nanti BPK tidak bisa ngelak. Sekarang kan BPK enggak pernah buka," katanya.

Basuki mengaku sebagai transparansi di Pemprov DKI, dirinya telah menarik dua orang BPK. Dirinya ingin agar audit yang dilakukan bisa sesuai dengan prosedur untuk semua daerah.

"Kita tarik dua orang BPK. Auditnya saja yang lebih, saya tidak masalah. Saya bahkan ingin BPK audit yang benar," tandasnya.