Polemik pemberian 30 bus dari tiga perusahaan swasta kepada Pemprov DKI Jakarta terus bergulir. Seperti diketahui, hibah puluhan bus tersebut terbentur  Perda No 2 tahun 2005 yang mengharuskan angkutan umum di ibu kota menggunakan bahan bakar gas (BBG). Namun, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai seharusnya peraturan itu tidak menjadi hambatan terlebih saat ini stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di ibu kota jumlahnya masih sangat minim.

Jokowi menilai, jika semua bus di Jakarta saat ini dipaksakan menggunakan BBG, hal tersebut tidak baik. Sehingga jika ada perusahaan swasta yang menyumbang bus berbahan bakar solar sebaiknya diterima saja. "Itu namanya transisi. Jadi, kalau mau jangan memaksakan. Seperti Transjakarta busnya dipaksa terus ya tidak selesai-selesai. Tapi kalau ada tambahan-tambahan ini kan semuanya belum pakai gas," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/4).

Senada dengan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi juga menilai saat ini masih banyak kendaraan baik dinas maupun umum di Jakarta tidak menggunakan BBG seperti yang diamanatkan dalam perda. "Memang semua ikutin perda? Memang mobil-mobil dinas pakai gas semua? Paling hanya satu dua saja kok. Itu saja kok diributin," katanya.

Menurut Jokowi, dalam masa transisi seperti saat ini, masih bisa dimaklumi jika ada kendaraan yang tidak menggunakan BBG. Kendati demikian, dirinya mengaku hal tersebut bukanlah untuk memberi contoh agar masyarakat tidak taat terhadap aturan. Melainkan semuanya masih dalam masa transisi untuk menerapkan aturan tersebut.

"Kita itu meributkan hal yang sudah ngerti. Kalau kita sudah pakai gas semua, baru ini tidak boleh. Yang lain saja belum kok. Tapi menuju ke sana itu perlu di-drive. Bukan kita tidak mentaati, kita taati tapi perlu ada transisi ke arah yang diamanatkan perda," ucapnya.

Ditambahkan Jokowi, pihaknya tidak akan merubah perda yang dimaksud. Hal ini sebagai bukti jika pihaknya konsisten dengan penggunaan BBG untuk mengurangi polusi di ibu kota. Namun, untuk menuju ke arah itu, memerlukan waktu dan penambahan fasilitas. Karena saat ini SPBG di Jakarta jumlahnya sangat terbatas. "Kita ini konsisten. Kalau sudah gas ya gas. Tapi kan ada kenyataan di lapangan. Kalau SPBG belum cukup, kita genjot supaya cukup. Tapi kalau ada orang mau nyumbang, ini kan masalah emisi gas, euro 2, euro 4, kita lihat itu saja lah," tandas Jokowi.