Komisi Informasi (KI) Pusat mengadakan kegiatan National Assessment Council (NAC) Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

kegiatan yang mengangkat tema' Lokakarya Indeks Keterbukaan Informasi Publik tersebut dibuka Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyuda.

Forum NAC IKIP ini diikuti seluruh provinsi di Indonesia melalui zoom dan live Youtube dari Sekretaris KI Pusat. Melalui kegiatan tersebut, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di seluruh provinsi di Indonesia diharapkan dapat meningkat.

Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyuda mengatakan, kegiatan lokakarya ini sangat penting karena disampaikan hasil indeks KIP

Tahun 2023. Indeks KIP merupakan satu kerja sama yang dilakukan satu lembaga terkait penyusunan indeks.

"Indeks-indeks lain biasanya dilakukan tim kecil atau pihak ketiga. Namun di tahun ketiga ini lakukan secara terbuka," ujarnya, Kamis (15/6).

Ia menuturkan, indeks KIP ini merupakan salah satu instrumen keterbukaan informasi publik yang mengkombinasikan pendekatan pemerintahan atau badan publik dengan berorientasi meningkatkan capaian-capaian sesuai undang-undang dan P eraturan KI (Perki).

"Di sini kami melihat KIP memiliki daya manfaat. Bukan hanya kalangan umum, tetapi juga masyarakat sipil," terangnya.

Arya menyampaikan, indeks KIP ini nantinya akan diumumkan dan diharapkan dapat menggerakkan pelaksanaan yang lebih baik di tahun ini dan tahun depan.

"Semoga kita bisa melahirkan satu kondisi yang bisa meningkatkan kelas peradaban di Indonesia. Karena Keterbukaan Informasi Publik itu jantungnya pemerintahan dan kemajuan masyarakat," ucapnya.

Ketua bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho mengutarakan, skor indeks KIP DKI Jakarta mencapai 76 persen.

indeks KIP ini merupakan tahapan atau metode kalibrasi untuk menilai keterbukaan secara nasional.

"Skor ini menjadi alat ukur untuk setiap program di KI DKI dan isu keterbukaan publik di pemerintah," ungkapnya.

Agus mengharapkan, dengan hasil indeks ini KI DKI bersama Dinas Kominfotik bisa saling bersinergi dalam perencanaan program, baik itu isu keterbukaan publik maupun lainnya.

"Hal ini dilakukan untuk mempertahankan peringkat komisi informasi yang lima tahun berturut-turut informatif," tandansya.