Jelang HUT ke-496 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah mengatakan, WTP merupakan sebuah prestasi dan kewajiban yang berhasil ditunaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran.

"WTP ini jadi kado indah jelang HUT ke-496 dari Pj Gubernur kepada warga Jakarta," ujarnya, Selasa (30/5).

Rian mengatakan, opini WTP ini juga menjadi salah satu indikator bahwa Heru mampu memimpin Jakarta dengan baik.

"Ini menjadi indikator penting terkait keuangan Pemprov DKI yang mampu dikelola dengan transparan dan akuntabel," terangnya.

Menurutnya, pemberian WTP dari BPK ini juga menjadi cerminan bagaimana Pj Gubernur dapat mengoordinir dan mengonsolidasikan seluruh jajaran di Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan LKPD yang baik.

"Pemprov DKI memiliki APBD yang besar. Tentu bukan perkara mudah untuk menyajikan LKPD yang baik dan komprehensif. Saya sangat mengapresiasi  pencapaian ini," ungkapnya.

Rian berharap, prestasi ini jangan cepat membuat terlena, tapi harus ada juga upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah diraih.

"Penting juga untuk segera menindaklanjuti adanya catatan-catatan dari BPK agar LKPD ini semakin sempurna," tandasnya.