Komisi A Minta Sosialisasi Program Tertib Adminduk Diperpanjang

Rabu, 03 Mei 2023 Reporter: Folmer Editor: Erikyanri Maulana 1514

Komisi A Minta Sosialisasi Program Tertib Adminduk Diperpanjang

(Foto: Folmer)

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta perpanjangan sosialisasi program tertib administrasi kependudukan di Jakarta diperpanjang. Permintaan itu disampaikan saat digelar rapat kerja dengan jajaran Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Rabu (3/5).

Jangan terlalu cepat sosialisasinya

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono mengatakan, penonaktifan data sebanyak 194.777 NIK warga yang tinggal di luar Jakarta dalam program tertib administrasi kependudukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, penonaktifan data tersebut berpotensi menimbulkan masalah besar di antaranya legalitas kepemilikan rekening seseorang dan zonasi sekolah.

"Di kesempatan yang masih panjang ini, Komisi A DPRD meminta penundaan dan perpanjangan sosialisasi. Prinsipnya, dewan sangat mendukung program tertib administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil DKI," ujar Mujiono.

Mujiono juga meminta Dinas Dukcapil DKI memiliki data sendiri atas program tersebut. Sebab menurutnya, data sebanyak 194.777 jumlah NIK warga DKI yang saat ini tinggal di luar Jakarta belum tentu benar.

"Jangan terlalu cepat sosialisasinya. Diperpanjang sekalian dimatangkan data yang ada. Apakah data 194 ribu sudah tepat atau lebih dari itu," pintanya.

Sementara Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan, pihaknnya akan terus menggelar sosialisasi program tertib adiministrasi kependudukan kepada masyarakat melalui tingkat RT, RW, Lurah, Camat, dan Dasawisma.

"Kegiatan ini terus berjalan dengan sosialsiasi dan pendataan. Hanya timeline-nya saja yang diubah. Jadi penonaktifannya pascapemilu, yaitu Maret 2024," ungkapnya.

Ia menambahkan, tujuan penonaktifan  dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menyajikan data skala provinsi yang berasal dari Data Kependudukab Bersih (DKB), dan pemutakhiran data kependudukan sehingga menghasilkan data yang akurat dan akuntabel.

"Kami melibatkan camat, lurah, RT, RW dan Dasawisma yang selama ini menyampaikan ke kita, sehinggga hikmah dengan jangka waktu yang lebih panjang ini, kami memperoleh data yang lebih akurat lagi," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Dukcapil DKI Agendakan Pendataan Pendatang Baru

Dinas Dukcapil Agendakan Pendataan Bagi Pendatang Baru

Rabu, 26 April 2023 2045

Pemprov DKI Jamin Pengurusan Adminduk Warga Penyintas Kebakaran

Pemprov DKI Jamin Pengurusan Adminduk Warga Penyintas Kebakaran

Sabtu, 04 Maret 2023 2053

Pemprov DKI Jakarta dan Kemendagri Bersinergi

Pemprov DKI Jakarta dan Kemendagri Bersinergi dalam Pemadanan Data Kependudukan

Rabu, 22 Februari 2023 2261

Komisi A Dalami Program Kerja 2023 Dinas Dukcapil

Komisi A Dalami Program Kerja 2023 Dinas Dukcapil

Rabu, 18 Januari 2023 1938

Disdukcapil DKI Jakarta dan PT. INTI Bersinergi dalam Pengembangan Teknologi

Disdukcapil DKI Jakarta dan PT INTI Bersinergi dalam Pengembangan Teknologi

Jumat, 30 Desember 2022 2534

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 929

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 958

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1729

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 998

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1169

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks