Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, rapat ini untuk memberikan masukan dan mencermati program terbaru dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 2023.

Dalam rapat bersama Dinas Dukcapil DKI Jakarta ini diketahui pelayanan publik yang telah diberikan semakin baik. Hal tersebut, dibuktikan dengan inovasi layanan dan penghargaan yang diraih selama ini.

"Pelayanan publik Dinas Dukcapil sejauh ini semakin baik tiap harinya. Mereka juga selalu memberikan kemudahan sekaligus memperbaiki pelayanan," ujar Mujiyono, Rabu (18/1).

Menurutnya, menjelang Pemilu 2024, Dinas Dukcapil menjadi sumber intervensi dari data pemilih. Maka itu, OPD tersebut diminta harus mensinkronisasikan data bersama KPU dan KPUD. Hal ini untuk memenuhi hak warga Jakarta dalam ikut serta dalam Pemilu.

"Pesan saya kepada mereka tetap terus mempertahankan prestasi. Kemudian, kembangkan layanan inovasi mulai dari jemput bola hingga layanan digital," katanya.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin menjelaskan, ada beberapa isu strategis 2023 yang dibahas bersama Komisi A. Di antaranya seperti dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, penuntasan target dan cakupan layanan kependudukan serta kepemilikan dokumen sampai dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia.

"Banyak arahan dan masukan yang diberikan kepada kami untuk menghadapi isu-isu di 2023. Yang menjadi sorotan mereka terkait blanko KTP yang kemarin menjadi masalah internal," tuturnya.

Budi menjelaskan, blanko kependudukan diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada awal Januari 2023, total hutang blanko (cetak) sekitar 83 ribu, namun Kemendagri tengah menyicil mulai mengirim 30 ribu, lalu ditambah lagi 50 ribu blanko.

"Kita berharap Februari dapat dilunasi," tandasnya.