Lurah Cipete Utara, Supriyanto, mengatakan, kebijakan pemerintah, dalam bentuk apapun, pastinya sudah dilakukan kajian terlebih dulu demi kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan Supriyanto, dalam menyikapi penolakan sebagian warganya terhadap kebijakan Dinas Perhubungan DKI yang melakukan penutupan simpang Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Haji Naim 2 dan 3. Aksi protes dilakukan pada Kamis (30/3) kemarin.

"Kebijakan pemerintah pasti sudah dilakukan kajian terlebih dulu. Soal nanti hasilnya bagus atau tidak, memang perlu sosialisasi terlebih dulu ke warga sehingga warga tidak kaget," ujar Supriyanto saat ditemui di kantornya, pada Jumat (31/3) sore.

Menurutnya, penolakan warga ini dilatarbelakangi U-Turn tersebut sebagai satu satunya akses penghubung antara perkampungan sisi timur dan barat Jalan Pangeran Antasari. Yakni warga RW 06, 09 , 11 dan warga RW 07, 02 dan 03 Cipete Utara.

Di lokasi sekitar juga terdapat SMPN 250 yang siswanya dari warga di dua perkampungan tersebut. Sehingga ketika ditutup simpang jalan mereka harus berputar jauh ke arah Jalan Brawijaya yang berjarak sekitar 700-1000 meter dari simpang tersebut.

Ia mengusulkan, perlunya dibangun jembatan penyeberangan orang (JPO) di lokasi sekitar agar warga tidak lagi melewati akses U-Turn.

"JPO ini perlu agar warga dari dua wilayah dapat menyeberang dengan aman dan nyaman," tandasnya.