Komisi C DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur untuk memastikan pendistribusian pangan murah dan revitalisasi pasar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi mengatakan, Perumda Pasar Jaya kini tengah fokus pada revitalisasi Pasar Induk Kramat Jati.

Pihaknya meminta masalah penanganan limbah pasar menjadi perhatian. Karena bau menyengat yang muncul akibat sampah mengganggu masyarakat, bahkan pengguna jalan di depan pasar tersebut.

"Tadi sudah kita sampaikan tidak boleh ada kebocoran. Harus bersih dan tidak boleh basah. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas jual beli di pasar ini enam hingga delapan ton. Maka itu, harus ada perbaikan yang tepat agar limbah tidak tercemar ke masyarakat," katanya, Rabu (8/2).

Rasyidi menjelaskan, kunjungan ini untuk memastikan pendistribusian pangan murah bersubsidi di Jakgrosir Pasar Induk Kramat Jati menjelang Ramadan. Terutama, pasokan minyak dan beras yang kini harganya tengah melonjak.

"Pasar Jaya ini hanya market bukan pasar. Jadi mereka menampung para pemasok seperti minyak dan beras dari Food Station,. Mereka siap ketersedian stok pangan dalam menyambut Ramadhan," jelasnya.

Manajer Hubungan Masyarakat Perumda Pasar Jaya, Agus Lamun menyampaikan, revitalisasi sudah dimulai sejak awal 2023 dan baru memasuki tahap pembangunan fisik. Perbaikan ini dilakukan untuk pedagang dan masyarakat yang berkunjung agar bisa merasakan kenyamanan dan kebersihan.

"Jadi, dari hasil revitalisasi ini pedagang kita makin tambah nyaman. Mereka makin baik dagangnya. Konsumen yang datang juga menjadi betah belanja di Pasar Induk Kramat Jati," tuturnya.

Menurutnya, perbaikan ini bagian dari upaya Pemprov DKI bersama Perumda Pasar Jaya untuk memberikan kenyamanan, kebersihan, serta memastikan pedagang tetap eksis memberikan pelayanan.

"Kami juga memastikan, harga pangan di Pasar Jaya menjelang Ramadan akan tetap stabil. Walaupun ada kenaikan, tidak terlalu tinggi," ujarnya.

Perlu diketahui, lokasi revitalisasi seluas 33.100 meter persegi dibangun bagi 2.188 Tempat Usaha (TU) dan 1.048 pedagang.

Selain itu, dalam kesepakatan bersama pedagang nantinya akan dikenakan biaya sebesar Rp 31 juta per meter persegi dengan status hak pakai selama 20 tahun.