Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat berkolaborasi dengan Forum Kader Posyandu Indonesia (FKPI) melaksanakan program cegah stunting yang digelar di RPTRA Alur, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah. Turut hadir anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Jakarta Barat, Amien Haji mengatakan, kader dasawisma sedang menggelar verifikasi dan validasi data keluarga rawan stunting dan kemiskinan ekstrem yang digelar sejak tanggal 2  hingga 16 Februari 2023.

"Sementara stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang arus tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," ujar Amien Haji, Senin (6/2).

Ia mengungkapkan, Pemkot Jakarta Barat telah melakukan delapan aksi konvergensi upaya percepatan penurunan angka stunting sejak tahun 2021. Serta SK Wali Kota Jakarta Barat terkait penetapan locus stunting di mana Kelurahan Jati Pulo yang akan kita upayakan tahun 2023.

“Keberhasilan kerja sama dengan berbagai pihak berdampak terhadap prevelensi angka stunting di Jakarta Barat telah turun dari 17,8 persen tahun 2021 menjadi 15,2 persen pada tahun 2022," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Amien, Pemkot Jakarta Barat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh FKPI yang turut serta dalam melakukan intervensi penurunan stunting di Jakarta Barat melalui pemberian makanan bergizi selama tiga bulan ke depan.

"Di Jakarta Barat memiliki sebanyak 854 Posyandu dengan enam ribu lebih kader. Saya berharap kegiatan serupa bisa digelar di kelurahan lainnya sehingga target tahun 2024, angka prevelensi stunting di Jakarta Barat di bawah 13 persen," tuturnya.

Sementara anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Barat, Abdul Aziz menambahkan, pihaknya mendukung program cegah stunting berkolaborasi dengan FKPI.

"Diharapkan program kolaborasi ini dapat menekan angka prevelansi kasus stunting di Jakarta Barat," tandasnya.