Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta – Jawa Barat – Banten melakukan Rapat Koordinasi di Royal Safari Garden, Cisarua Bogor, 1-2 Februari 2023.

Rapat yang digagas oleh KPID DKI Jakarta ini digelar dalam rangka menyikapi dan menindaklanjuti dinamika perkembangan pasca-Analog Swict Off (ASO) menuju siaran TV Digital dan berbagai isu terbaru berkenaan penyiaran.

Rapat bersama yang mengusung tema ‘Keberpihakan dan Keberagaman Di Era Penyiaran TV Digital’ ini dilandasi akan banyaknya persoalan terkait pelaksanaan pasca-ASO penyiaran digital 2 November 2022, isu-isu penyiaran dan keberadaan KPI sebagai lembaga negera independen representatif masyarakat di bidang penyiaran.

Dalam rapat koordinasi tersebut, diawali para masing-masing Ketua KPID Banten – Jakarta – Jawa Barat menyampaikan pandangan berkenaan persoalan penyiaran di wilayahnya dan hal-hal baru isu penyiaran.

Ketua KPID Banten, Haris H Witharja mengatakan, KPID tiga wilayah ini akan menjadi percontohan bagi KPI daerah lainnya di Indonesia. Pasalnya, di wilayah ini seluruh pusat dan aktivitas industri penyiaran berdomisili sehingga KPID harus dapat diberikan ruang gerak yang leluasa didaerahnya menata dan mengatur penyiaran di wilayahnya.

“Mengingat selama ini KPI daerah selalu berupaya secara mandiri mengoptimalisasi menjalan peran tugas, fungsi dan kewenangan serta kewajibannya menjalan Undang Undang Penyiaran,” ujar Haris, Kamis (2/2).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet. Dirinya mengatakan, secara kelembagaan KPI harus menguatkan dan mengawal demokratisasi penyiaran. Menurut Adiyana, demokratisasi penyiaran harus tegak lurus sebagai wujud keberpihakan dan keberagaman di Era Penyiaran TV Digital.

“KPI Pusat harus dapat mengawal dan menjaga marwah KPI secara kelembagaan sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Penyiaran,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPID Jakarta, Puji Hartoyo mengatakan, berkaitan dengan isi-isu penyiaran akhir-akhir ini terutama terkait pasca-ASO, KPID DKI Jakarta merasa perlu melakukan rapat koordinasi dengan KPID Banten dan Jawa Barat.

Puji menilai, rapat ini melihat bahwa persoalan penyiaran di wilayah Banten dan Jawa Barat memiliki irisan langsung dengan DKI Jakarta, sehingga merasa perlu untuk melakukan koordinasi.

“KPI sebagai representatif masyarakat di bidang penyiaran harus turut terlibat aktif bahwa penyiaran sebagai media menjaga keutuhan wilayah NKRI yang memiliki keberagaman aneka budaya, bahasa dan agama sebagai bentuk kebepihakan dan keberagaman,” ungkap Puji.

Untuk diketahui, dalam rapat koordinasi tersebut, ketiga KPID tersebut juga mendapatkan pencerahaan Sekjen ATVSI, Gilang Iskandar dan Ketua ATSDI, Eris Munandar berkenaan dengan persoalan ASO yang dihadapi oleh penyelenggaran TV Digital.

Sementara itu, terdapat poin-poin keputusan bersama pada hasil rapat koordinasi tersebut yang mengangkat tiga isu besar yakni, menyikapi migrasi penyiaran analog menuju penyiaran digital atau Pasca-ASO dan berkenaan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai representatif masyarakat di bidang penyiaran.

Point selanjutnya adalah demokratisasi penyiaran harus dijalankan tegak lurus guna mewujudkan keberpihakan dan keragaman sebagai implementasi dari Diversity of Countent dan Diversity of Ownership di era penyiaran TV Digital.