Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berinovasi guna mendukung peningkatan inklusi keuangan di Jakarta. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses keuangan di masyarakat Jakarta.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus Ketua TPAKD Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto mengatakan, indeks inklusi keuangan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dari 94,76% pada tahun 2019 menjadi 96,62% pada tahun 2022.

“Alhamdulillah, indeks inklusi keuangan di Jakarta alami peningkatan . Kabar baik ini adalah buah kerja keras berbagai pihak terkait, termasuk TPAKD Provinsi DKI Jakarta,” kata Uus pada saat Rapat Pleno TPAKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Kamis (26/1).

Agar inklusi dan literasi keuangan di Jakarta terus meningkat, pada tahun ini, TPAKD DKI Jakarta berupaya membuat program yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, di mana salah satu tujuan pembangunan daerah adalah terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, TPAKD DKI Jakarta akan lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, pengetahuan, minat dan kepercayaan terhadap industri keuangan. Misalnya dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat denga bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Kami juga akan memperluas akses keuangan dengan menciptakan ekosistem yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga jasa keuangan, termasuk BUMD dan start up,” ungkapnya.

TPAKD DKI Jakarta telah melaksanakan program dan kegiatan yang menyasar kelompok prioritas, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta masyarakat yang selama ini menggunakan layanan keuangan nonformal.

Tak hanya itu, program dan kegiatan TPAKD DKI Jakarta ditujukkan kepada kelompok masyarakat lainnya seperti pelaku UMKM, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta pelajar, mahasiswa, dan pemuda.

Adapun, program yang telah dilaksanakan oleh TPAKD DKI Jakarta, di antaranya adalah Gerakan Rusun Menabung, Peningkatan Akses Keuangan di Kepulauan Seribu, pemberdayaan UMKM melalui business matching, Gerakan Menabung dengan Sampah, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), One Student One Account, Jakarta Age Friendly, Pembentukan Bank Wakaf Mikro, dan terakhir pada tahun 2022 adalah Level-Up Jakpreneur dan Green Financin.

“Program dan kegiatan yang sudah ada dan berjalan dengan baik akan kami tingkatkan ke depannya. Harapannya, dengan aneka inovasi program dan kegiatan yang akan berjalan pada tahun ini, inklusi keuangan di Jakarta dapat membuat akses sistem keuangan formal secara adil, transparan, mudah, dan dengan biaya yang terjangkau. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarindividu,” jelas Uus.

TPAKD DKI Jakarta memiliki arti penting dalam menggerakkan roda pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan rapat pleno TPAKD ini juga dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Roberto Akyuwen; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar; Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati; Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy; Wakil Ketua Umum Yayasan Pondok Karya Pembangunan, Sukesti Martono; serta jajaran Pemprov DKI Jakarta.