Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan memberikan subsidi untuk tarif Light Rapid Transit (LRT). Meskipun begitu, pihaknya akan mengupayakan tiketnya terjangkau dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Basuki menuturkan, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) hanya akan diberikan untuk Transjakarta. Menurutnya, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pembangunan LRT sendiri akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kita mungkin tidak berikan subsidi. Itu kan kelas atas ya. Tidak ada PSO, kita subsidi itu untuk Transjakarta," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Meski tidak memberikan subsidi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyediakan infrastruktur LRT. Sehingga tarifnya bisa ditekan.

"Supaya tiketnya murah kita menyediakan infrastruktur. Kita bangun jalannya, bukan PT Jakpro (Jakarta Propertindo) atau PT Pembangunan Jaya," ucapnya.

Untuk perkiraan tarif yang akan diterapkan mencapai RP 15 ribu. Namun, hal itu masih akan dikaji lagi dan disesuaikan dengan jarak tempuh. "Tarifnya mungkin Rp 15 ribu, atau akan dihitung berapa per kilometer, dia kan kayak MRT, per kilometer berapa duit gitu," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Tapi, untuk integrasi tiket antara LRT, MRT, Transjakarta, dan commuter line belum bisa dilakukan. Karena masih harus ada kajian terlebih dahulu. "Integrasi tiket itu yang belum," tandas Ahok.