Jakarta Experience Board (JXB) yang merupakan branding baru PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) meluncurkan Whistleblowing System (WBS) dan Integrasi Teknologi Informasi.

Prosesi peluncuran berlangsung di Grand Cempaka Business Hotel, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (12/12).

Adapun Integrasi Teknologi Informasi yang dilakukan meliputi, monitoring CCTV, monitoring jaringan dan monitoring sistem finansial.

Dalam peluncuran yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) ini juga diadakan diskusi bertajuk "Gerakan Antikorupsi di Dunia Usaha".

Bertindak sebagai narasumber dalam diskusi, Direktur Administrasi dan Keuangan JXB, Zulfarshah; Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2002-2011, Yunus Husein; Kepala Bidang Usaha, Infratruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri BP BUMD, Budi Purnama; serta Synergy Strategic Advisory Ary Nugroho.

Direktur Utama JXB, Novita Dewi mengatakan, Whistleblowing System dan Integrasi Teknologi Informasi sangat penting dalam pengendalian internal.

"Peluncuran ini juga sekaligus menjadi semangat dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, sehingga kita juga mengadakan diskusi sebagai bentuk kampanye antikorupsi di dunia usaha," ujarnya.

Menurutnya, perusahaan ingin melakukan mitigasi risiko agar potensi pelanggaran dan kebocoran keuangan agar bisa diminimalisir.

"Semakin sistemnya terbangun bagus dan transparan maka adanya pelanggaran dapat dicegah," terangnya.

Ia berharap, Whistleblowing System ini bisa menjadi suatu wadah bagi para karyawan untuk menyalurkan semua aspirasinya kepada manajemen dan direksi.

"Saya ingin semua karyawan JXB dapat bekerja semakin baik dan nomor satu adalah menjunjung tinggi integritas. Semoga ini bisa menginspirasi masyarakat dan BUMD yang lain," ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani menuturkan, semua BUMD perlu menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

"Salah satu bagiannya adalah WBS ini. Upaya ini menjadi bagian untuk memperbaiki kinerja BUMD," ucapnya.

Fitria menjelaskan, Good Corporate Governance (GCG) bukan satu-satunya kunci. Tapi, implementasinya menjadi milestone untuk mencapai kinerja BUMD yang lebih baik.

"Kami sudah memetakan BUMD-BUMD mana yang SMAP sudah certified, sudah menerapkan tapi belum certified dan yang masih belajar atau pengenalan. Secara bertahap semua akan menuju penerapan SMAP yang certified," bebernya.

Ia mengungkapkan, GCG memang bukan satu-satunya perangkat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tapi, GCG menjadi bagian penting untuk kemajuan perusahaan.

"Kalau GCG baik, kemudian kinerja meningkat maka sangat mungkin profitnya bertambah dan dividennya meningkat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2002-2011, Yunus Husein menekankan pentingnya untuk menerapkan transaksi non-tunai dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Cashless ini sangat penting untuk kemudian menjadi bagian monitoring dan mencegah penyelewengan," tandasnya.