Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Marullah Matali menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023.

Penyerahan secara simbolis digelar di Ruang Pola Blok G Balai Kota disaksikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Alfiker Siringoringo.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Alfikar Siringoringo mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan DIPA tahun 2023 pada tanggal 1 Desember 2022 di Istana Negara yang merupakan gambaran bahwa pemerintah telah menyiapkan dana pada APBN 2023 untuk dipergunakan sebagaimana ketentuan yang telah diatur.

"Harapannya agar pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat dilaksanakan lebih baik dan cepat," ujar Alfiker Siringoringo, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/12).

Ia mengungkapkan, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun terus meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.

Untuk itu, belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional serta penguatan nilai realisasi industri pembangunan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan.

"Belanja negara juga diarahkan untuk  menjaga dan menguatkan jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan menurunkan kemiskinan ekstrem mengurangi kesenjangan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat, memajukan perekonomian di daerah serta mendukung reformasi birokrasi penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024," paparnya.

Ia menjelaskan, belanja negara dalam APBN 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

Sedangkan, DKI Jakarta dialokasikan dana pemerintah pusat sebesar Rp 1818,7 triliun atau sekitar 80,93 persen dari total pengeluaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada 81 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 1.660 satuan kerja. Dan bagian anggaran sebesar Rp 18,98 triliun berupa TKD.

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan APBN 2023, satuan kerja kiranya dapat melakukan review di pada tahun 2023 agar sesuai dengan kebutuhan, melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program ataupun kegiatan ataupun proyek yang ada dalam DIPA serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan penyelesaian tagihan dan pengajuan surat pemerintah membayar atau SBM ke KPPN," jelasnya.

Sementara, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta, Marullah Matali mewakili Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengajak seluruh jajaran dan berbagai unsur yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara agar mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga Jakarta.

"Pesan saya kepada pimpinan satuan kerja (Satker) vertikal di Provinsi DKI Jakarta agar melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi dapat tercapai," tuturnya.

Ia menambahkan, penyerahan DIPA  tahun 2023 lebih cepat merupakan bentuk komitmen Pemerintah agar pelaksanaan pencairan APBN khususnya di Provinsi DKI Jakarta dapat dimulai lebih awal.

"Alhasil, pembangunan di berbagai aspek terutama untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat," tandasnya.