Pemprov DKI Jakarta diharapkan segera bertindak cepat untuk mengatasi banjir yang sering melanda pemukiman warga di Jl Madrasah RW 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pasalnya, banjir di kawasan pemukiman tersebut sudah terjadi sejak 30 tahun lalu, namun sejak setahun terakhir ini kondisinya makin parah. Pemicunya, selain berkurangnya daerah resapan air yang diubah menjadi bangunan megah, juga banyaknya sampah dan terjadi sedimentasi Kali Jati.

Lastri (43), salah seorang warga RT 005 RW 01, Kelurahan Bambu Apus menuturkan, belakangan ini pemukiman warga memang sering terkena banjir luapan dari Kali Jati. Ketinggian air 40 – 100 sentimeter. Sejak banyaknya daerah resapan air yang diubah menjadi bangunan membuat wilayah di sekitar rumahnya menjadi kebanjiran.

“Kali Jati juga banyak sampah dan jarang dibersihkan. Bahkan di beberapa titik sudah terjadi sedimentasi. Sehingga saat hujan deras, Kali Jati itu tak bisa menampung air lagi, akhirnya air meluber ke pemukiman dan jalanan,” ujar lastri, Senin (31/3).

Menurut Lastri, sejak tiga bulan lalu warga sangat gembira begitu mendengar akan adanya program pembuatan embung (tempat penampungan air raksasa-red). Namun seiring berjalannya waktu, rencana tersebut belum juga terealisasi. Kini warga berharap, jika proyek tersebut batal dilaksanakan, maka minimal dilakukan normalisasi Kali Jati. Di wilayah tersebut, sedikitnya ada 57 rumah yang terkena banjir akibat meluapnya Kali Jati.

Lurah Bambu Apus, Hasbullah mengakui, kalau wilayahnya menjadi langganan banjir. Sedikitnya ada tiga titik lokasi banjir, yakni di Jl Madrasah, areal Kampus Urindo dan SMA Husni Thamrin serta di Jl Mabes Hankam. Genangan air antara 40 – 100 sentimeter. Genangan air itu berasal luapan dari Kali Jati.

“Kami sudah usulkan dalam Musrenbang tingkat provinsi, agar Kali Jati ini dinormalisasi. Karena saat terjadi hujan, air terlalu banyak dan kali itu tak bisa menampung, sehingga terjadi banjir,” ujar Hasbullah.

Hasbullah berharap, usulan normalisasi ini segera terwujud di tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI. Sebab anggaran normalisasi ini sangat besar sehingga tidak mungkin dilakukan di tingkat kelurahan atau kecamatan.

Pihaknya juga berharap agar rencana pembuatan embung ini segera direalisasikan. Namun ia sendiri belum mengetahui apakah proyek tersebut jadi dikerjakan atau tidak. Sebab hingga saat ini belum ada perkembangan lanjutannya.