Pemprov DKI Jakarta akan lebih selektif lagi dalam memilih calon penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) . Hal ini untuk menghindari terjadinya alih sewa rusun maupun unit rusun yang diperjualbelikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengaku akan lebih ketat lagi dalam melakukan seleksi. Rusunawa yang ada di ibu kota akan diberikan kepada warga yang berhak, yakni yang benar-benar membutuhkan rumah tinggal. "Kalau untuk rusunawa kita harus lebih selektif," ujar Djarot di Balaikota DKI Jakarta, Senin (25/5).

Mantan Walikota Blitar ini menuturkan, jika ditemukan penghuni rusunawa yang tidak sesuai, maka akan langsung disegel. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI akan terus melakukan pendataan secara berkala, agar tidak kecolongan. "Kalau tidak sesuai kita segel. Kalau dia tidak berhak harus diusir. Supaya tidak digunakan lagi," katanya.

Tindakan tegas pun telah dilakukan Pemprov DKI dalam menindak para penghuni rusun yang melanggar aturan. Terakhir, pada Minggu (24/5), sebanyak 30 unit Rusunawa Marunda disegel lantaran pemiliknya menolak untuk dibuatkan KTP sesuai dengan domisili serta surat dokumen lainnya.