Pembebasan lahan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) terus dikebut Pemprov DKI Jakarta. Untuk wilayah Jakarta Selatan saat ini pembebasan lahan hampir rampung. Sedangkan sisanya akan dimusyawarahkan tahun ini juga.

"Tahun ini kesempatan terakhir untuk kita bisa bermusyawarah. Kalau memang tidak ada kata sepakat ya dikonsinyasi," ujar Syamsuddin Noor, Walikota Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Syamsuddin mengakui, untuk proses pembebasan memang harus dipercepat. Sebab, pembangunan sudah dilakukan oleh pihak PT MRT.

"Lahan yang sudah dibebaskan itu 81,6 persen. Yang paling banyak itu ya di sepanjang jalur Jalan Fatmawati," tuturnya.

Saat ini, lanjut Syamsuddin, proses untuk penentuan harga ditentukan oleh tim appraisal. Sehingga ada kemungkinan pemilik lahan mendapatkan harga yang terbaik.

"Ya memang keputusan dari Kepala BPN itu sejak 2007 bisa pakai dari tim appraisal. Kalau di jalur ini paling besar dari perhitungan tim sekitar Rp 35 juta per meter persegi," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai meresmikan RPTRA Bahari, Kamis (21/5) kemarin mengatakan, pembebasan lahan untuk MRT harus segera diselesaikan. Karena jika tidak, Pemprov DKI harus mengeluarkan dana kompensasi keterlambatan kepada kontraktor.

"Kalau terus-terusan terlambat kita harus membayar kontraktor lebih mahal. Kita bisa rugi hingga Rp 500 miliar," ucapnya.