Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) tahun anggaran 2013 lalu. Semua proses tersebut pun sepenuhnya diserahkan ke ranah hukum. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap akan membeli bus baru, dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang ketat.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memastikan, pihaknya akan tetap membeli bus. Sebab penambahan bus Transjakarta merupakan salah satu cara untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Jika pembelian bus terhenti dengan adanya kasus tersebut, Jokowi menilai hal itu adalah langkah penakut. "Ya, kita ini macet butuh bus. Masa gara-gara kasus kita berhenti, ya tidak dong. Itu namanya penakut," tegas Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (1/4).

Menurut Jokowi, pihaknya akan memperbaiki sistem yang ada agar kasus serupa tak terulang. Caranya, yakni dengan mengubah proses pengadaan barang, dari semula menggunakan sistem lelang kini melalui e-catalog dan e-purchasing. "Yang paling penting yang belum baik diperbaiki, yang kurang baik diperbaiki, itu saja. Kalau dulu pengadaan bus harus lelang, kalau sekarang harus e-catalog dan e-purchasing," ujarnya.

Pihaknya, kata Jokowi, menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke ranah hukum. Pasalnya, tidak hanya Kejagung, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah turun tangan. Pemprov DKI Jakarta juga telah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pembelian bus tersebut.

"Kasusnya sudah di wilayah hukum. KPK juga sudah ambil, Kejaksaan Agung sudah. Dari kita juga sudah perintahkan ke BPKP untuk mengaudit. Ya sudah semua wilayah hukum," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Kejagung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pengadaan bus Transjakarta. Kasus tersebut terungkap lantaran ditemukannya lima bus Transjakarta dan 15 BKTB dengan beberapa komponen berkarat serta tidak bisa berfungsi dengan baik.