Ratusan pejabat eselon III dan eselon IV yang baru saja dilantik pada Senin (18/5) pagi langsung menjalani tes urine di halaman Balaikota DKI Jakarta. Tes urine ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pejabat tersebut terindikasi menggunakan narkoba atau tidak.

Usai pelantikan, Kepala Bidang Pencegahan BNN DKI Jakarta, Sapari Partodiharjo langsung mengumumkan pemeriksaan tes urine. Sontak, pejabat yang telah bubar dan berfoto dengan keluarga, kambali berkumpul di depan panggung.

Para petugas BNNP DKI langsung membagikan formulir yang harus diisi sebelum melaksanakan tes urine. Pejabat eselon III mendapat giliran tes urine sebelum pejabat eselon IV. Mereka terlihat antre untuk melaksanakan tes urine.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika mengatakan, pihaknya ingin memastikan PNS yang dipilih sehat. Untuk itu, pihaknya menggandeng Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) DKI untuk melakukan tes urine. "Ini untuk menunjukkan semua pejabat yang dilantik sehat," kata Agus Suradika.

Dia mengingatkan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk tidak kabur. Karena jika ada PNS yang kabur, maka akan tetap dicari karena sudah ada dalam daftar absensi. "Kalau ada yang kabur pasti kami kejar. Kami punya daftar. Nanti kan dari BNNP kasih daftar," ungkapnya.

Bagi PNS yang terbukti menggunakan obat terlarang akan langsung diganti, walaupun mereka baru saja dilantik. Pasalnya, PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat. Sehingga mereka harus dinyatakan bersih. Hasil pemeriksaan akan keluar dalam 3-4 hari ke depan. "Kalau ada yang positif langsung diganti," tegas Agus.

Tes urine secara mendadak ini juga pernah dilakukan saat pelantikan ribuan pejabat DKI pada 2 Januari 2015 lalu. Dari tes tersebut diketahui 13 pejabat DKI terindikasi menggunakan morfin.