Langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi wajib pajak (WP) melalui aplikasi smart city dinilai akan berjalan efektif. Terlebih, masyarakat yang aktif melaporkan pengemplang pajak di Jakarta, akan diberikan hadiah (reward) sehingga dapat merangsang mereka untuk ikut serta mengontrol pajak masuk ke kas daerah.

"Saya optimis cara ini efektif. Karena ada reward yang menjadi kunci untuk mendorong masyarakat ikut berperan aktif," ujar Arief Susilo, Kepala UPT Pengurangan Keberatan dan Banding Pajak Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Sabtu (16/5).

Dikatakan Arief, dengan adanya sistem laporan seperti ini, masyarakat dapat mengontrol secara langsung apakah pajak yang mereka bayarkan ke wajib pajak seperti pengusaha restoran telah benar-benar masuk ke kas daerah atau tidak.

"Nomor bon pembayaran, nilai dan tanggal transaksi dari restoran yang difoto dan dikirim masyarakat melalui pesan singkat ke program aplikasi smart city, langsung masuk ke data base kami," tuturnya.

‎Ia melanjutkan, nomor bon pembayaran restoran yang dikirim masyarakat tersebut, akan divalidasi pihaknya dalam bentuk barcode. Ketika nomor bill transaksi restoran itu tidak ada di data base DPP DKI pada pembayaran pajak di bulan berikutnya, maka WP pengusaha restoran tersebut dianggap nakal atau tidak jujur membayarkan pajaknya.

Ditambahkan Arief, berdasarkan laporan masyarakat ini,  ‎para WP yang kedapatan curang akan dikenakan sanksi administratif mulai dari pengenaan bunga dua persen, teguran sampai dengan pencabutan izin.

"Kalau masih bandel, nanti kita cabut izinnya," tegasnya.

‎Mantan Kepala Bidang‎ Peraturan dan Penyuluhan Pajak, DPP DKI ini menerangkan, sementara untuk masyarakat yang aktif melaporkan perilaku para WP restoran dan jenis pajak lainnya akan mendapatkan reward dari pemerintah dengan sistem undian.

"‎Laporan dari masyarakat, akan diberikan barcode. Inilah yang kemudian kita undi dan berikan hadiah atau reward," tandasnya.