Anggota Komisi A DPRD DKI Ingin Karang Taruna Difasilitasi

Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Rio Sandiputra | Rabu, 05 Agustus 2020 23:23 WIB | Dibaca 665 kali
Anggota Komisi A DPRD DKI Ingin Karang Taruna Difasilitasi (Foto : Aldi Geri Lumban Tobing / Beritajakarta.id)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengunjungi kawasan RW 10, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/8). Dialog dengan warga dilakukan untuk menjaring aspirasi.

"Ini tidak boleh kita abaikan kebutuhan Karang Taruna, khususnya RW 10, mereka harus lebih diperhatikan "

Warga di lokasi tersebut ingin adanya penyediaan fasilitas dan tempat yang memadai untuk kegiatan Karang Taruna RW 10, normalisasi sungai, Kartu Jakarta Lansia (KJL), sarana prasarana untuk pembibitan ikan dan pertanian perkotaan.

Menurut August, walaupun kondisi pandemi Covid-19 program-program Pemprov DKI Jakarta juga harus tetap berjalan.

"Andaikan itu saat ini tidak bisa dilakukan kegiatan pengadaan, saya tetap mengharapkan SKPD terkait menyampaikan ke warga bahwa kegiatan ini bukan diberhentikan tapi ditangguhkan karena fokus penanganan Covid-19," ungkap August.

Dia menjelaskan, Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan binaan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, mereka perlu difasilitasi supaya dapat berkegiatan yang positif dan kreatif.

"Ini tidak boleh kita abaikan kebutuhan Karang Taruna, khususnya RW 10, mereka harus lebih diperhatikan. Banyak anggota Dewan Kota, DPRD yang sudah berhasil sebelumnya aktif di Karang Taruna. Makanya kita perlu memfasilitasi dan mengegelorakan kegiatan Karang Taruna ini," kata August.

August acapkali memperkenalkan slogan khasnya yakni Warganya Mandiri Aparatnya Jujur. Menurutnya, program yang diberikan pemerintah justru sebagai pemicu supaya warga menunjukan kemandiriannya, terlebih di usia produktif.

"Kalau yang lanjut usia memang harus dibantu melalui KJL. Ada KJP, bantuan modal UKM, dan bantuan lainnya itu dipakai untuk mandiri. Aparatnya jujur, artinya mereka melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, melayani kebutuhan warga dengan baik dan transparan," ucap August.

August berpesan kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), untuk bertanggung jawab membela kepentingan warga.

"LMK punya tanggung jawab dan punya amanah dari warga tentunya mereka ini posisinya untuk mengadvokasi membela kepentingan kepada warga," tandasnya.

TOP