Penyerapan Anggaran Pengadaan Tanah untuk RTH Capai 72,37 Persen

Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Toni Riyanto | Senin, 07 Oktober 2019 13:30 WIB | Dibaca 298 kali
Penyerapan Anggaran Pengadaan Tanah untuk RTH Capai 72,37 Persen (Foto : Aldi Geri Lumban Tobing / Beritajakarta.id)

Realisasi penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Dinas Kehutanan DKI Jakarta telah mencapai 72,37 persen. Sesuai alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun sudah terserap Rp 1,1 triliun.

"Hingga 3 Oktober 2019 kami menerima 1.144 permohon "

Kepala UP Pengadaan Tanah Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Dirja Kusuma mengatakan, pengadaan tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk tiga jenis RTH yakni, taman, hutan kota, serta area pemakaman.

"Pengadaan tanah itu sangat penting untuk memperbanyak RTH di Jakarta," ujarnya, Senin (7/10).

Dirja menjelaskan, target dan realisasi luasan tanah untuk pengadaan RTH bervariasi. Rinciannya, realisasi pengadaan tanah untuk RTH taman telah mencapai 16,8 hektare, melebih dari yang ditargetkan sebesar 12,5 hektare.

Kemudian, pengadaan tanah untuk RTH hutan kota mencapai 1,6 hektare dari target 7,5 hektare. Sementara, realisasi pengadaan tanah untuk RTH makam seluas 1,3 hektare dari target 3 hektare.

"Hingga 3 Oktober 2019 kami menerima 1.144 permohon warga yang ingin menjual tanahnya untuk digunakan sebagai RTH oleh Pemprov DKI. Sekitar 500 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan survei langung ke lapangan," terangnya.

Menurutnya, tim survei akan melihat kelayakan dan tidaknya tanah tersebut untuk dijadikan sebagai RTH. Selain itu, keabsahan atau legalitas kepemilikan tanah juga menjadi persyaratan penting.

"Kalau memang di tengah permukiman dan bermanfaat untuk penduduk biasanya dibangun taman. Sebab, di tengah-tengah masyarakat itu penting untuk kumpul dan interaksi masyarakat," ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah pengadaan selesai, selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama bidang-bidang terkait yakni, Bidang Taman, Jalur, Pemakaman, dan Kehutanan untuk menentukan penggunaan tanah. Nantinya, bidang-bidang terkait itu yang akan merencanakan teknis pembangunannya.

"Kami hanya memiliki kewenangan untuk pengadaan tanah dengan luas 250 meter hingga 5 hektare," tandasnya.

TOP