Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) berbasis aplikasi dengan menggandeng platform online Bukalapak.

"Me mudahkan wajib pajak "

Chief Financial Officer Bukalapak, Natalia Firmansyah mengatakan, secara konsisten pihaknya akan terus mendukung peningkatan perekonomian nasional, salah satunya melalui fasilitas pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi Bukalapak.

"Kami menyediakan channel pembayaran PBB di aplikasi bukalapak untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Saat ini kami sedang mengadakan promosi membebaskan biaya admin bagi wajib pajak yang menjalankan kewajibannya sebelum jatuh tempo tanggal 16 September 2019," ujarnya, Minggu (15/9).

Natalia menjelaskan, pihaknya juga tengah menyiapkan kanal khusus untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa menyediakan barang dan jasa untuk Pemprov DKI Jakarta.

"Kita membuka channel UMKM, agar mereka bisa menyediakan barang dan jasa ke Pemprov DKI. Untuk pengembangan mitra bukalapak, di Jakarta sudah ada sekitar 850 ribu mitra yang bergabung," terangnya.

Ia menambahkan, pihak bukalapak siap berkolaborasi lebih lanjut dengan Pemprov DKI Jakarta melalui brain storming session pasca forum penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama delapan perusahaan rintisan lainnya.

"Kita siap berkolaborasi lanjutan, nanti akan ada brain storming session untuk pembahasan lebih spesifik dalam menghadirkan solusi bersama," tandasnya.