Inspektorat DKI Susun Pergub Pedoman Operasional Pengawasan Reguler

Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing | Editor : Toni Riyanto | Rabu, 05 Juli 2017 19:31 WIB | Dibaca 2547 kali
 Inspektorat DKI Susun Pergub Pedoman Operasional Pengawasan Reguler (Foto : Reza Hapiz / Beritajakarta.id)

Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) tentang pedoman operasional pengawasan reguler. Proses penyusunan pergub saat ini dalam tahap finalisasi penyusunan draf petunjuk operasional pemeriksaan reguler (Popreg).

" Inspektorat harus bisa mencegah terjadinya penyimpangan"

Inspektur Pemprov DKI Jakarta, Zainal mengatakan, pergub tersebut akan mencakup perencanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.

"Ini akan menjadi pedoman umum operasional pengawasan oleh auditor," ujar Zainal, saat acara Finalisasi Popreg di SMKN 27, Jl Dr Sutomo, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

Menurutnya, penyusunan Popreg merupakan hal yang strategis dan sangat penting dalam rangka mempersiapkan kelengkapan baik perangkat lunak maupun perangkat keras saat melakukan pemeriksaan.

"Kita memerlukan standar dalam melaksanakan perencanaan dan pengawasan. Sehingga, nanti menjadi acuan dan bisa mempermudah auditor dalam melakukan pengawasan," terangnya.

Ia menambahkan, Popreg juga bertujuan untuk mengakomodir setiap perkembangan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinamis.

"Perubahan peraturan kebijakan, tupoksi SKPD harus kita akomodir dalam satu pedoman pengawasan. Ini memungkinkan auditor bisa lebih cepat dan memahamai pelaksanaan tugas di lapangan," tuturnya.

Dijelaskan Zainal, sebagai pengawas internal, Inspektorat perlu menjamin sekaligus membantu SKPD dalam menjalankan programnya agar sesuai perencanaan dan aturan.

"Peran inspektorat semakin luas dan berat tantangannya, sekarang kita sudah mempersiapkan diri dengan aturan. Inspektorat harus bisa mencegah terjadinya penyimpangan," tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan finalisasi Popreg diikuti 60 peserta perwakilan dari Inspektorat tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Peserta dibagi menjadi sembilan kelompok sesuai bidang atau aspek yang diawasi, diantaranya, barang/jasa, keuangan, teknologi informasi, pelayanan publik, dan jasa konstruksi.

TOP