Jajanan PKL Monas Mengandung Bahan Berbahaya

Reporter : Andry | Editor : Dunih | Rabu, 02 Juli 2014 18:28 WIB | Dibaca 4345 kali
Jajanan PKL Monas Mengandung Bahan Berbahaya (Foto : / Beritajakarta.id)

Hati-hati jika membeli makanan pada pedagang kaki lima (PKL) Monas. Sebab, selain belum terjamin kebersihannya, juga banyak di antara pedagang yang masih menggunakan bahan berbahaya seperti zat pewarna dan pemanis buatan. Bahkan, hasil sidak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan banyak jajanan makanan dan minuman di areal Monas yang mengandung bahan berbahaya tersebut.

" Terakhir sidak di Monas, kita temukan beberapa produk makanan pedagang seperti mie basah, kerupuk, tahu, jajanan yang manis-manis mengandung bahan berbahaya"

"Terakhir sidak di Monas, kita temukan beberapa produk makanan pedagang seperti mie basah, kerupuk, tahu, jajanan yang manis-manis mengandung bahan berbahaya," kata Dewi Prawitasari, Kepala Balai Besar BPOM DKI, Rabu (2/7).

Dewi menambahkan, produk makanan dan minuman berbahaya pedagang Monas itu ditemukan setelah melakukan pengujian secara acak di beberapa titik. Hasilnya, terdapat keseragaman produk tertentu yang memiliki kandungan zat berbahaya.

"Kita lakukan mulai dari sisi barat, timur, selatan Monas," ujarnya.

Menurut Dewi, walau berbeda penjual, produk makanan dan minuman yang dijual pedagang di area Monas seperti mie basah, ditemukan zat pewarna dan bahan berbahaya. Temuan tersebut juga sudah dipamerkan kepada masyarakat saat acara Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) Monas lalu.

"Kebanyakan masyarakat itu kaget dan antusias, karena dari yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu," bebernya.

Dewi menuturkan, sampai kini pihaknya terus mensosialisasikan ke masyarakat mengenai cara membedakan makanan berformalin dan yang memakai pemanis buatan. Sosialisasi itu disampaikan saat ada acara-acara besar seperti Monas Fair lalu.

"Kita biasanya buka stand dan kasih penjelasan soal ini menggunakan lisan dan leaflet," tuturnya.

Ia mengutarakan, hasil temuan ini akan disampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pihaknya juga sekaligus mendorong agar pemerintah segera melakukan penindakan.

"Kita sendiri masih terus lakukan sampling. Nanti barulah Pemda yang menindak," tegasnya.

TOP