Soal Dana Hibah dan Bansos, Jokowi Ikut Imbauan KPK

Reporter : Erna Martiyanti | Editor : Lopi Kasim | Selasa, 13 Mei 2014 20:12 WIB | Dibaca 4650 kali
Soal Dana Hibah dan Bansos, Jokowi Ikut Imbauan KPK (Foto : / Beritajakarta.id)

Sesuai dengan arahan dan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberian dana hibah ditunda sementara hingga usai pemilihan presiden (pilpres). Pasalnya, ditahun politik seperti ini, sangat rentan dana hibah digunakan untuk kepentingan politik dan tidak digunakan semestinya.

" Tapi memang sampai detik ini belum kita putuskan karena ada dari KPK. Saya tidak berani nekat, kalau nekat yang positif berani saya. Tapi untuk nekat yang ada konsekuensinya tidak dong"

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pun mengaku tidak berani nekat mengambil keputusan untuk pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tersebut. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku, pihaknya memang belum bisa mencairkan dana hibah karena adanya imbauan dari KPK.

Kendati demikian, pihaknya akan segera mengambil kebijakan terkait pemberian dana hibah dan bansos ini. Namun dirinya mengaku tidak berani nekat untuk mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan KPK. "Tapi memang sampai detik ini belum kita putuskan karena ada dari KPK. Saya tidak berani nekat, kalau nekat yang positif berani saya. Tapi untuk nekat yang ada konsekuensinya tidak dong," kata Jokowi dihadapan para ulama dalam acara Silaturahmi Ulama dan Umaro, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (13/5).

Terlebih, kata Jokowi, imbauan tersebut berlaku hingga usai pilpres mendatang. Jokowi menilai, sebaiknya imbauan tersebut hanya berlaku sampai dengan pemilihan legislatif (pileg) saja. Mengingat banyak lembaga yang benar-benar membutuhkannya. "Pileg memang sudah selesai, tapi kan pilpresnya belum. Mestinya sampai pileg saja dan sekarang bisa dicairkan. Karena memang lembaga yang memerlukan banyak sekali," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) DKI Jakarta, Bambang Sugiono menambahkan, pihaknya akan segera mencairkan dana hibah kepada organisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. "Berdasarkan arahan dari pak wakil gubernur saran itu bisa dipakai bisa tidak," kata Bambang.

Menurut Bambang, pihaknya akan melakukan seleksi terhadap organisasi yang diprioritaskan mendapatkan dana hibah terlebih dahulu. Hal itu berdasarkan dari organisasi yang ada apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Pihaknya tidak akan mencairkan dana hibah kepada perseorangan. "Untuk lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan akan kita berikan. Insya Allah minggu ini bisa cair," tegasnya.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin, yang juga memberikan ceramah kepada peserta yang hadir. Selain itu juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa. Sebelumnya para ulama menyampaikan kepada Jokowi, bahwa sampai saat ini bantuan dari pemerintah berupa hibah atau bansos tak kunjung cair.

TOP