Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama‎ mengatakan, sengaja mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember mendatang. Hal itu dilakukan untuk mendorong wajib pajak (WP) melunasi hutang-hutang pajaknya yang selama ini belum terbayar.

‎"Ya, kalau nggak dihapusin denda, sementara mereka nggak bisa bayar kan menjadi tambah parah," katanya di Balai Kota, Senin (16/11).

Atas dasar itu, kata Basuki, dirinya menyetujui usulan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta yang meminta penghapusan denda tarif pajak PKB dan BBNKB diperpanjang hingga akhir Desember 2015. Pada Juni-Agustus lalu, penghapusan denda kedua jenis pajak tersebut juga pernah diterapkan. ‎"Dari pada nanti jadi hutang, makanya kita hapus saja denda pajaknya," ucapnya.

Seperti diketahui, ‎terhitung mulai hari ini hingga 31 Desember 2015 mendatang, Pemprov DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan penghapusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi pembayaran PKB dan BBNKB.

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan cara penyesuaian sistem PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang telah berakhir masa pajaknya. Kebijakan ini hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember.

Setelah batas waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.